Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan program Gerakan Tanam Jagung Hibrida menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat desa hingga nasional.

"Gerakan Tanam Jagung ini mencerminkan konsistensi dan keseriusan kita bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat," katanya dalam Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kabupaten Bengkayang, Kamis (7/5/2026).

Ia menyampaikan program swasembada pangan tersebut sejalan dengan visi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita, khususnya misi mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau.

Menurut Krisantus, penguatan sektor pertanian juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Ia mengungkapkan sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung mencapai 34.503 hektare dengan total produksi sebesar 179.246 ton pipilan kering.

Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kontribusi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bengkayang yang dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

"Kabupaten Bengkayang diharapkan terus memperkuat perannya sebagai daerah unggulan dalam pengembangan komoditas jagung," ujarnya.

Krisantus juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, serta unsur TNI dan Polri untuk berperan aktif mendukung program optimalisasi lahan (oplah) guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurut dia, lahan-lahan yang belum produktif perlu dimanfaatkan menjadi sumber daya pangan yang kuat untuk menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional.

"Upaya ini tidak hanya menopang ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan keberhasilan mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kolaborasi, semangat gotong royong, dan inovasi berkelanjutan di sektor pertanian.

Dengan sinergi seluruh pihak, dia optimistis target swasembada pangan tahun 2026 dapat tercapai sekaligus membawa Kalimantan Barat menjadi daerah yang lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan beberapa jalur penerimaan yang tetap diberlakukan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi," tuturnya usai acara.

Ia mengungkapkan, persoalan penerimaan murid baru setiap tahun tidak lepas dari penerapan sistem zonasi yang sebelumnya diberlakukan secara nasional. Menurutnya, pola pembangunan sekolah di Kota Pontianak sejak dahulu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan, bukan semata-mata mempertimbangkan wilayah zonasi.

“Dulu sekolah dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan penduduk. Bahkan banyak masyarakat yang mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah,” ujarnya.

Edi mencontohkan kondisi di Kecamatan Pontianak Tenggara yang dahulu dinilai tertinggal karena belum memiliki SMA negeri, meskipun di wilayah sekitarnya terdapat sejumlah sekolah negeri maupun swasta. Ketika sistem zonasi diterapkan, muncul persoalan baru karena masyarakat masih beranggapan ada sekolah favorit.

“Kondisi ini menyebabkan setiap tahun selalu terjadi persoalan dalam penerimaan murid baru. Ada yang mencoba berbagai cara agar bisa masuk sekolah tertentu,” katanya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar tidak ada lagi stigma sekolah unggulan maupun nonunggulan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemerataan guru-guru berkualitas ke berbagai wilayah di Kota Pontianak.

“Kami akan melakukan rolling guru-guru berkualitas ke wilayah utara, timur dan wilayah lainnya supaya mutu sekolah semakin merata,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan ruang kelas di beberapa kawasan, khususnya wilayah timur Kota Pontianak seperti Kelurahan Parit Mayor, Dalam Bugis dan Panjang Hilir, yang akses menuju SMA masih relatif jauh. Pemkot Pontianak, lanjutnya, tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penambahan kapasitas SMA, mengingat kewenangan SMA berada di tingkat provinsi.

Sementara untuk jenjang SMP, Pemkot Pontianak sedang menyiapkan penambahan ruang kelas baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Edi juga meminta seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait sistem penghitungan jarak pada jalur domisili. Ia menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan berdasarkan garis lurus koordinat, bukan jarak tempuh jalan raya.

“Kalau secara koordinat lebih dekat, maka itu yang dihitung sistem, meskipun secara jalan harus memutar,” terangnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak tetap membatasi penerimaan peserta didik dari luar daerah pada sekolah negeri maksimal 5 persen dengan prioritas utama bagi warga Kota Pontianak. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kuota pendidikan bagi masyarakat setempat.

“Kalau sekolah swasta di perbatasan boleh menerima siswa luar daerah lebih banyak, tetapi untuk sekolah negeri kami prioritaskan warga Kota Pontianak,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menambahkan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD maupun SMP negeri seluruhnya dilakukan secara daring melalui laman resmi spmb.pontianak.go.id. 

“Mulai dari pembuatan akun, pengajuan pendaftaran, verifikasi hingga validasi berkas dilakukan secara daring. Untuk jenjang SMP, calon murid dapat memilih paling banyak lima sekolah tujuan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kuota penerimaan jenjang SD terdiri dari jalur domisili sebesar 70 persen, afirmasi 25 persen dan mutasi 5 persen. Sementara untuk jenjang SMP terdiri dari jalur domisili 40 persen, afirmasi 20 hingga 30 persen, mutasi 5 persen dan prestasi 25 hingga 35 persen. Khusus SMPN 1, SMPN 3, SMPN 10 dan SMPN 11, kuota afirmasi sebesar 20 persen dan jalur prestasi 35 persen. 

Menurut Sri Sujiarti, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sedangkan jalur prestasi diperuntukkan bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik, termasuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), prestasi perlombaan dan pengalaman organisasi siswa. 

“Untuk jalur prestasi SMP, bobot penilaian terdiri dari nilai TKA sebesar 70 persen dan poin prestasi akademik maupun nonakademik sebesar 30 persen. Seluruh dokumen prestasi wajib melalui proses validasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak,” ungkapnya. 

Ia juga menerangkan bahwa sistem seleksi jalur domisili maupun afirmasi menggunakan penghitungan jarak garis lurus dari tempat tinggal ke sekolah tujuan. Jika jarak calon murid sama, maka prioritas diberikan kepada calon murid yang lebih tua dan yang lebih dahulu mendaftar. 

Untuk jadwal pelaksanaan, Sri Sujiarti menyebut pendaftaran jalur prestasi SMP dimulai dari pembuatan akun pada 1 hingga 19 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran pada 20 sampai 24 Juni 2026, pengumuman hasil seleksi 27 Juni 2026 dan daftar ulang pada 6 hingga 7 Juli 2026. Sedangkan jalur domisili, afirmasi dan mutasi dibuka pada 27 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 4 Juli 2026. 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kanal informasi resmi yang telah disediakan pemerintah, baik melalui laman spmb.pontianak.go.id, pontianak.spmb.id maupun disdikbud.pontianak.go.id. Selain itu, panitia SPMB juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dalam proses penerimaan murid baru. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Pemerintah Kota Pontianak sebelumnya telah mendapat penghargaan dari Bank Indonesia sebagai pelaksana Kartu Kredit Indonesia terbaik untuk wilayah Kalimantan Barat. Meski demikian, nilai transaksi yang dilakukan masih relatif kecil sehingga perlu terus ditingkatkan.

“Walaupun nilai transaksi baru Rp21 juta, tapi kita sudah mendapat penghargaan. Karena itu, tahun ini perlu ada peningkatan penggunaan KKPD dari tujuh OPD sebagai pilot project menjadi seluruh OPD,” ujarnya saat membuka kegiatan capacity building penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Gedung Diklat Dapen Bank Kalbar, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, KKPD merupakan bagian dari transaksi elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah diharapkan dapat membuat proses belanja pemerintah lebih praktis, tertib, dan terdokumentasi secara baik.
Menurut Amirullah, transaksi elektronik juga menjadi bagian dari perubahan sistem pembayaran dari pola tunai menuju nontunai. Selain lebih efisien, transaksi elektronik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada uang fisik yang selama ini membutuhkan biaya pencetakan, distribusi, dan pemeliharaan.

“Fungsi kartu kredit itu adalah alat bayar. Ini masuk kategori transaksi elektronik. Salah satu tujuannya untuk mengurangi biaya pencetakan uang yang sebenarnya sangat besar,” katanya.

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Amirullah mengimbau OPD segera melengkapi berkas yang diperlukan dan mulai aktif menggunakan KKPD. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan dalam pengelolaan keuangan kerap terjadi karena pengelola keuangan tidak menjalankan fungsi verifikasi dan pengendalian transaksi secara optimal. Selain adaptif, ia juga menekankan pentingnya sikap bijak dalam belanja. KKPD, lanjutnya, harus digunakan sesuai kebutuhan dan aturan, terutama untuk belanja barang dan jasa yang memang diperbolehkan.

“Walaupun ada keleluasaan transaksi menggunakan kartu kredit, belanjanya harus bijak dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari mengatakan, penerapan KKPD sebelumnya telah mulai dilaksanakan pada 22 Agustus 2025. Pada tahun 2026, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah tersebut akan diperluas ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

“Pada tahun 2026 ini, pengimplementasian KKPD akan dilaksanakan ke seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Kegiatan capacity building ini diikuti masing-masing 32 orang pengguna anggaran, 32 pejabat penatausahaan keuangan, dan 32 bendahara pengeluaran. BKAD juga menghadirkan narasumber internal untuk menjelaskan penerapan pengelolaan KKPD sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank Kalbar sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Pontianak turut memberikan edukasi mengenai penggunaan KKPD sebagai alat bayar. Mahardika menyebut kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara Pemkot Pontianak dan Bank Kalbar.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi kami dengan Bank Kalbar. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa berlangsung terus dan memberikan manfaat lebih setelah kegiatan ini dilaksanakan,” ungkapnya. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dalam sambutannya, Ismail menegaskan bahwa Agen PERISAI memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.

“Agen PERISAI bukan sekadar perpanjangan tangan, melainkan ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan pekerja mandiri, pedagang, hingga petani. Kapasitas mereka harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan pemahaman yang tepat mengenai manfaat jaminan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kompetensi agen menjadi kunci dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya di sektor informal yang selama ini masih belum optimal terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap, melalui kegiatan ini, jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan dapat meningkat secara signifikan. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, sekaligus menekan potensi kemiskinan ekstrem akibat hilangnya sumber penghasilan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peran Agen PERISAI sangat vital dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial hingga ke pelosok daerah.

"Agen PERISAI menjadi mitra strategis kami dalam menjangkau pekerja sektor informal yang belum terlindungi. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para agen memiliki pemahaman yang komprehensif serta mampu memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat,” ungkap Suhuri.

Ia juga menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong inovasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kepesertaan serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, serta para Agen PERISAI se-Kabupaten Mempawah.

Melalui pelatihan ini, para agen diharapkan semakin aktif turun ke lapangan dengan pendekatan jemput bola. Dengan demikian, semakin banyak pekerja yang dapat dijangkau dan memperoleh perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur RSUD Pontianak Utara, Nuzulisa Zulkifli, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar bersama para pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat di Aula RSUD Pontianak Utara, Rabu (8/4/2026).

Nuzulisa menyampaikan, rumah sakit yang mulai beroperasi sejak 2 Januari 2023 masih dalam tahap pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Namun, pihaknya terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan masyarakat.

“Usia RSUD Pontianak Utara ini baru memasuki tahun ketiga. Kami masih terus berbenah, namun tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sangat tinggi. Pasien menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, biaya terjangkau, serta didukung petugas yang ramah. Sehingga, harapan tersebut menjadi prioritas utama pihaknya demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Meskipun demikian, Nuzulisa menuturkan bahwa pihaknya masih menemukan berbagai keterbatasan, terutama pada aspek SDM dan fasilitas. Untuk itu, ia menegaskan bahwa peningkatan layanan akan terus dilakukan secara bertahap.

“Kami memahami kondisi ini. Namun kami tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Nuzulisa menambahkan, dari sisi layanan, jumlah kunjungan pasien pada tahun 2023, kunjungan rawat jalan mencapai 4.841 pasien, sementara kunjungan Instalasi Gawat Darurat mencapai 10.315 pasien dalam setahun.

Memasuki 2024, RSUD Pontianak Utara mulai memberlakukan tarif layanan.  Sebelumnya, layanan diberikan secara gratis dikarenakan belum adanya dasar hukum tarif. Pada tahun yang sama pula, RSUD Pontianak Utara juga mulai bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta membuka layanan rawat inap.

“Pada 2025, kepercayaan masyarakat kembali meningkat. RSUD Pontianak Utara kini didukung 12 dokter spesialis, meskipun 9 dokter masih berstatus dokter tamu,” jelas Nuzulisa.

Dalam forum ini, Nuzulisa juga memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan pertama 2026 yang menunjukkan nilai kategori A di seluruh indikator. Untuk itu, RSUD Pontianak Utara juga berupaya memperkuat sistem pengelolaan pengaduan dengan menyediakan berbagai kanal, mulai dari layanan langsung di rumah sakit, formulir digital, hingga media sosial.

“Kami mengimbau masyarakat menyampaikan keluhan melalui kanal resmi agar dapat segera kami tindak lanjuti,” pesannya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, RSUD Pontianak Utara berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif antara penyedia layanan dan masyarakat, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menegaskan bahwa aturan mengenai waktu operasional angkutan barang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016.

Menurut Yuli, kendaraan kontainer 20 feet dilarang melintas di sejumlah ruas jalan tertentu pada pukul 06.00–08.00 WIB dan 16.00–19.00 WIB. Sementara itu, kendaraan dengan ukuran 40 feet hanya diizinkan beroperasi mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WIB.

“Pengaturan ini dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara kelancaran distribusi logistik dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Trisna menjelaskan, masih banyak pengendara yang belum memahami perbedaan antara kendaraan 20 feet dan 40 feet. Ia menerangkan, kendaraan 20 feet umumnya memiliki konfigurasi dua sumbu pada tractor head dengan total panjang rangkaian lebih dari 12 meter. Sementara kendaraan 40 feet memiliki tiga sumbu pada kendaraan penarik, panjang kontainer sekitar 12 meter, dan total panjang rangkaian mencapai 18 meter.

“Kendaraan 40 feet ini manuvernya jauh lebih sulit, apalagi kondisi badan jalan di Pontianak relatif kecil. Karena itu, jam operasionalnya diatur lebih ketat,” jelasnya.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Dishub Kota Pontianak melakukan patroli rutin setiap hari mulai pagi hingga malam. Pengawasan tidak hanya menyasar kendaraan besar, namun juga berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya seperti parkir sembarangan dan ketidakpatuhan terhadap rambu.

“Jika ditemukan kendaraan besar yang melintas di luar jam operasional, petugas akan meminta pengemudi kembali ke pool atau pangkalannya. Banyak pengemudi ingin cepat sampai sehingga mengabaikan aturan, namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas,” tegas Trisna.

Terkait penindakan, Trisna menjelaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PPNS dapat melakukan pemeriksaan teknis kendaraan, perizinan angkutan, hingga menunda pengoperasian kendaraan. Namun seluruh proses tersebut wajib dilakukan dengan pendampingan dari kepolisian.

“Kami selalu bersinergi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan di lapangan,” tuturnya.

Trisna mengimbau masyarakat dan para pengemudi angkutan barang agar senantiasa mematuhi aturan demi kepentingan bersama.

“Sebelum berkendara, pastikan selalu waspada dan taati rambu-rambu. Satu tindakan kecil yang aman bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kita jaga jalan, dan jalan menjaga kita,” pesannya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Berdasarkan hasil pertandingan di Lapangan Pasir Gelora Khatulistiwa Pontianak, Minggu (30/11/2025), juara 1 kategori putra diraih oleh Parel dan Wayan Jayesta Yudha dari Kayong Utara.

Juara 2 kategori putra ditempati Fabio Aditya dan Fathir Muhammad dari Sambas. Sementara William Antony dan Rifzi Firdan Darajad serta Muhammad Afra dan Syahrul Setiawan dari Pontianak menempati juara 3.

Pada kategori putri, juara 1 diraih oleh Bylqis Eka Regita dan Elvira Sonia dari Pontianak. Juara 2 ditempati Nadya Safira dan Chantika Keysa dari Pontianak. Juara 3 ditempati 2 tim, Desti Rahmawati dan Tiara Viri dari Bengkayang serta Tasya Wulandari dan Keysya dari Kubu Raya.

Ketua panitia Kejurprov voli pasir Kalbar 2025, Zoned Tresdy mengungkapkan babak final putra berlangsung tidak sesuai prediksi awal karena salah satu tim dari Pontianak harus mengundurkan diri pada semi-final.

"Partai final putra antara tim Pontianak 1 dan tim Kayong Utara 1 batal karena dua atlet tim Pontianak 1 cedera saat semi-final melawan tim Sambas," ungkapnya.

Ia menambahkan tim tersebut sudah unggul 1 set namun tetap menyatakan retired. Adapun situasi berbeda terjadi di kategori putri setelah tim Pontianak 2 menutup final dengan kemenangan atas tim Pontianak 1.

Hasil tersebut menimbulkan kejutan bagi penonton. Menurutnya hal tersebut terjadi karena tim Pontianak 1 selalu unggul saat sesi latihan.

Turnamen Kejurprov bola voli pasir Kalbar 2025 berakhir dengan Kayong Utara unggul pada kategori putra dan Pontianak unggul pada kategori putri yang ditetapkan sebagai juara tahun ini.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari investasi bodong.

"Penguatan literasi keuangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan pengetahuan yang benar mengenai pengelolaan keuangan dan investasi yang aman serta bertanggung jawab," ujarnya di Sekadau, Minggu (30/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, perkembangan teknologi digital membawa kemudahan sekaligus risiko, seperti maraknya hoaks finansial dan penawaran investasi bodong. Karena itu, pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, memahami risiko, dan berhati-hati sebelum mengambil keputusan investasi.

Sebelumnya, Plh Sekda Sekadau, Sandae, mengatakan kegiatan literasi keuangan dan kampanye investasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, kemudahan akses informasi di era digital harus dibarengi dengan kecermatan dalam menyaring kebenaran informasi.

"Peningkatan literasi keuangan dan investasi sangat krusial agar kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Literasi investasi bukan hanya tentang menanam modal, tetapi juga memahami risiko serta tujuan keuangan jangka panjang. Dengan literasi yang baik, kita dapat terhindar dari kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan," tegasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Tiga ranperda tersebut mencakup Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Ranperda Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dalam nota pengantar tiga raperda tersebut pada sidang paripurna DPRD, di Singkawang, Selasa (9/9/2025), menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Menurut dia, APBD harus responsif terhadap kebutuhan lapangan sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara nyata.

“Perubahan APBD ini adalah bentuk tanggung jawab kita agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Tjhai Chui Mie.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, kata dia, diarahkan untuk menghadirkan pemerintah yang tidak hanya melayani, tetapi juga merangkul seluruh lapisan masyarakat.

"Aturan ini ditujukan agar setiap kebijakan bersifat adil dan setara tanpa memandang latar belakang warga," ujarnya.

Wali Kota menekankan bahwa pemerintahan inklusif harus memberi ruang partisipasi yang sama bagi kelompok minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan.

“Kebijakan ini memastikan semua warga Kota Singkawang memiliki hak yang sama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota menjelaskan Raperda terkait perubahan pajak daerah dan retribusi daerah dipandang krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Dia berharap regulasi baru tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperkuat iklim investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Orientasi dari perubahan perda ini jelas, yakni peningkatan PAD yang dibarengi dengan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Tjhai Chui Mie.

Dia berharap proses pembahasan ketiga ranperda tersebut berjalan konstruktif sehingga nantinya disahkan menjadi perda yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Singkawang Sutiarno mengatakan pada tahun ini hanya ada satu pejabat eselon II yang akan purna tugas, yakni kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

"Yang pensiun sesuai JPT hanya satu orang yaitu kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga," kata dia di Singkawang, Kamis (21/8/2025).

Selain jabatan tersebut, Pemkot Singkawang juga tengah menyiapkan pengisian untuk jabatan sekretaris DPRD (sekwan) yang saat ini kosong.

"Pemkot sedang merencanakan open bidding (seleksi terbuka) guna mengisi jabatan sekwan dan disusul kKepala Dinas Pariwisata yang sebentar lagi pensiun," ujarnya.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan proses seleksi terbuka untuk jabatan kepala OPD yang kosong akan segera dilaksanakan.

"Sedang berproses, hanya tanggal pelaksanaan yang belum ditetapkan," kata dia.

Dia menjelaskan pengisian jabatan kepala OPD penting agar roda pemerintahan di Kota Singkawang dapat berjalan optimal.

"Ada beberapa OPD yang kosong dan harus segera diisi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Seleksi terbuka untuk jabatan JPT pratama merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara jumlah akta jaminan fidusia yang dibuat notaris dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan informasi yang pada akhirnya bisa berdampak pada penerimaan negara dan perlindungan hukum masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, di Pontianak, Kamis (21/8/2025).

Dia menjelaskan saat beraudiensi dengan pihak OJK Provinsi Kalbar belum lama ini, pihaknya sudah membahas penguatan koordinasi, sinkronisasi data fidusia, serta peningkatan kepatuhan notaris dan lembaga keuangan dalam pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, pihaknya mengusulkan dua langkah utama, yaitu mekanisme pertukaran data antara Kemenkum dan OJK, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jaminan Fidusia.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fidusia," tuturnya.

Dia menegaskan langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor fidusia.

Sebelumnya, Kepala OJK Kalbar, Rochma Hidayati, menyambut baik usulan itu dan menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenkum dan OJK.

Menurut dia, koordinasi telah berjalan di sejumlah bidang, termasuk fidusia, harmonisasi kebijakan, hingga kerja sama dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai agunan.

"Dari sisi teknis, perikatan yang sempurna mulai dari akta perjanjian hingga penerbitan sertifikat fidusia menjadi hal krusial untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur. Saat ini, data fidusia sudah diunggah melalui sistem Apollo dengan laporan bulanan, meskipun mekanisme host-to-host antara OJK dan Ditjen AHU belum tersedia," kata Rochma.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti kendala pelaporan penghapusan fidusia (roya) yang masih dihadapi lembaga keuangan. Kedua pihak sepakat membentuk tim teknis guna mengatur mekanisme pertukaran data lebih lanjut.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"PQN merupakan agenda tahunan Bank Indonesia yang dilaksanakan serentak di Kantor Pusat dan 46 Kantor Perwakilan BI dalam negeri. Tahun ini, kegiatan berlangsung pada 11-17 Agustus 2025 dengan tema “Rayakan Digitalisasi, QRISnya Satu, Menangnya Banyak!," kata Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya, di Pontianak, Minggu (17/8/2025).

Doni menyebutkan, inovasi QRIS Tap Damri merupakan bentuk kolaborasi BI bersama Perum Damri dan Bank Mandiri untuk mendorong digitalisasi transportasi. "Masyarakat kini bisa merasakan kemudahan transaksi melalui QRIS Tap sekaligus menikmati promo pembelian tiket bus Damri," katanya pula.

Promo diskon sebesar Rp17.000 berlaku untuk seluruh rute domestik Damri dari Pontianak, yakni menuju Sambas, Sintang, Putussibau, Pinoh, dan Pangkalan Bun. Kuota promo tersedia sebanyak 1.000 tiket dan dapat diklaim pada periode 17-31 Agustus 2025 melalui transaksi dengan QRIS Tap Bank Mandiri.

Selain itu, pada 17 Agustus 2025 BI bersama perbankan se-Kalbar juga mengadakan promo belanja QRIS Rp17 yang berlaku di sejumlah merchant. Informasi lokasi merchant dapat diakses melalui akun Instagram @bank_indonesia_kalbar.

Tidak hanya menghadirkan program diskon, BI Kalbar juga menggelar QRIS Jelajah Indonesia (QJI) 2025 untuk memperluas akseptasi pembayaran digital, sekaligus mengangkat kebudayaan tiga etnis besar di Kalbar, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu (Tidayu).

Sebanyak tujuh tim terpilih akan berkompetisi di tiga wilayah, yakni Pontianak (Tugu Digulis, Keraton Kadriah, Rumah Radakng), Singkawang (Vihara Sui Kheu Thai Pak Kung), dan Kabupaten Sambas (PLBN Aruk).

QJI tidak hanya berfokus pada QRIS, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya, seperti BI-FAST, Kartu Kredit Indonesia (KKI), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), elektronifikasi transaksi keuangan, Gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, serta aspek keamanan dan ketahanan siber.

"Melalui PQN dan QJI 2025, kami berharap digitalisasi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat serta memperkuat budaya transaksi non-tunai di masyarakat," kata dia lagi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Berdasarkan data Pengadilan Agama, angka perceraian di Kubu Raya saat ini mencapai sekitar 1.200 kasus dan menempatkan kabupaten ini pada urutan keenam tertinggi di Kalimantan Barat.

"Penyebab perceraian kini bukan lagi semata karena faktor ekonomi, tetapi juga akibat dampak negatif media sosial, yang pada akhirnya berdampak kepada anak," kata Sukiryanto dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (13/8/2025).

Untuk itu, ia mengingatkan anak adalah amanah sekaligus anugerah yang hak dan kewajibannya wajib dijaga bersama. "Keberhasilan anak adalah tanggung jawab kita semua," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Dyah Tutwuri Handayani mengatakan peringatan HAN menjadi momentum bagi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperluas ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Peringatan HAN 2025 di daerah itu dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah Kubu Raya sebagai panitia pelaksana, dengan melibatkan pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.

"Acara ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka. Anak-anak juga diberikan ruang untuk berkreasi dan berkesenian," katanya.

Selain acara seremonial, peringatan HAN juga diisi dengan penampilan minat dan bakat anak-anak di Taman Ruang Terbuka Publik Dirgantara Lanud Supadio Kubu Raya. Pentas tersebut diinisiasi Bupati Kubu Raya Sujiwo sebagai ajang memanfaatkan taman tersebut sebagai ruang kreatif anak.

"Dengan momentum HAN, Pemkab Kubu Raya berharap dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menekan dampak sosial akibat perceraian dan kekerasan terhadap anak," katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Wakil Bupati Bengkayang. H. Syamsul Rizal, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten menegaskan, stunting bukan sekadar permasalahan tinggi badan anak, tetapi gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Stunting adalah tantangan serius yang mempengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” ujarnya di Bengkayang, Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan data, angka stunting di Kabupaten Bengkayang turun dari 32,7 persen pada 2023 menjadi 23,4 persen pada 2024, atau mengalami penurunan sebesar 9,3 persen. Capaian ini, kata dia, merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan Wahana Visi Indonesia dan dunia usaha.

Wabup mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen melalui empat langkah strategis, yaitu menguatkan sinergi lintas sektor agar program berjalan terintegrasi. Melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif secara sistematis dan berkelanjutan. Dan mengawal pelaksanaan program di lapangan, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

"Selanjutnya juga memanfaatkan aplikasi Bangda sebagai sarana monitoring dan evaluasi digital agar intervensi tepat sasaran," ujarnya.

Dia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah nyata untuk mempercepat penurunan stunting di Bengkayang dan menghasilkan langkah konkret demi terwujudnya Bengkayang bebas stunting dan masa depan generasi yang lebih gemilang.

"Mari kita bekerja bersama demi masa depan anak-anak dan kemajuan daerah. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, melakukan intervensi tepat sasaran, memanfaatkan aplikasi monitoring digital, serta memastikan pelayanan bagi keluarga berisiko stunting benar-benar tepat dan berkelanjutan," ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menurutnya, UMKM bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi, tetapi justru menjadi tulang punggung yang menyerap tenaga kerja, menggerakkan perputaran uang di masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“UMKM adalah ujung tombak yang membuat ekonomi tetap bergerak, bahkan saat terjadi krisis. Di Pontianak, perannya sangat vital, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun mengangkat perekonomian warga,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Ia mengungkapkan, Kota Pontianak memiliki ribuan pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, hingga jasa kreatif. Untuk memperkuat daya saing mereka, Pemkot Pontianak telah menginisiasi berbagai program, di antaranya pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan usaha, digitalisasi pemasaran dan fasilitasi akses permodalan.

“Pemerintah daerah tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga membuka peluang pemasaran melalui event, pameran, hingga kerja sama lintas daerah. Kita ingin UMKM Pontianak mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan internasional,” jelasnya.

Edi menambahkan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama pembinaan UMKM. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran nontunai, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan efisiensi.

“Era digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha. Mereka tidak lagi terbatas menjual di pasar lokal, tetapi bisa menjangkau pembeli dari luar daerah. Oleh karena itu, kami mendorong UMKM untuk melek teknologi,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pemkot Pontianak juga memanfaatkan momen event tahunan seperti Festival Kuliner, Pontianak Creative Expo, dan Car Free Day untuk menyediakan ruang promosi gratis bagi UMKM. Menurut Edi, strategi ini bukan hanya membantu penjualan, tetapi juga memperkuat brand dan mengenalkan produk lokal kepada masyarakat luas.

“Kita ingin membangun kebanggaan terhadap produk lokal. Jika warga sendiri mencintai dan membeli produk UMKM, maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat,” imbuhnya.

Edi berharap peringatan Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat dalam memajukan sektor ini. Ia optimistis, dengan dukungan semua pihak, UMKM Pontianak akan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar global.

“Ketika UMKM maju, ekonomi daerah tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Itulah tujuan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Berbagai langkah proaktif digencarkan untuk memastikan pasokan listrik di dua lokasi utama, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, tetap stabil dan aman, demi mendukung aktivitas masyarakat tanpa hambatan.

Manager PLN UP3 Pontianak, Blasius Gani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan serangkaian pemeliharaan terencana di sejumlah titik strategis, antara lain di Jalan Perdamaian, Jalan Perintis, sebagian Jalan M. Yamin, Jalan Ampera, Jalan Harapan Jaya, Jalan Petani, hingga kawasan sekitar Jalan Danau Sentarum.

"Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap aman, andal, dan siap mendukung setiap aktivitas masyarakat. Untuk itu, kami rutin melakukan pemeliharaan jaringan, pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu, serta pengecekan menyeluruh di lapangan," jelas Blasius.

Tak hanya melakukan pemeliharaan teknis, PLN UP3 Pontianak juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga keandalan listrik dengan tidak bermain layang-layang di sekitar jaringan serta segera melaporkan potensi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania, turut memberikan apresiasi terhadap semangat dan kesiapsiagaan tim di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh personel PLN telah disiagakan penuh, lengkap dengan peralatan modern dan sistem pemantauan 24 jam nonstop.

"Kami telah menyiapkan tim siaga, kelengkapan peralatan, serta sistem pengawasan intensif untuk memastikan listrik tetap menyala andal, terutama menjelang Hari Buruh ini. Harapan kami, masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan penuh semangat," ujar Joice.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Penghargaan tersebut mengukuhkan Bank Kalbar sebagai penerima Golden Trophy dalam acara bergengsi tersebut. Tak hanya itu, dalam acara yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta , Senin (28/4/2025), Gubernur Kalbar Ria Norsan berhasil dinobatkan sebagai TOP Pembina BUMD 2025, sementara Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2025. Keduanya hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut.

Saat berada di atas podium usai menerima penghargaan, Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan tersebut. Dirinya mengapresiasi kinerja Bank Kalbar yang dinakhodai Rokidi sebagai direktur utama.

“Apa yang diraih ini sebagai motivasi ke depan agar Bank Kalbar semakin maju dan berkembang dan berkontribusi bagi pemerintah daerah dan pusat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepada masyarakat Kalimantan Barat yang telah bersama-sama memajukan Bank Kalbar,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang diterima tersebut.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh insan Bank Kalbar serta masukan, arahan dan bimbingani Bapak Gubernur selaku Pemegang saham mayoritas dan seluruh pemegang saham Bank Kalbar lainnya," kata dia.

Pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, dan memberikan kontribusi nyata dan maksimal bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Bank Kalbar untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan dan kami berharap agar seluruh insan Bank Kalbar tidak cepat berpuas diri.

“Kami memahami bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mendorong transformasi digital, memperluas jaringan pelayanan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar Bank Kalbar mampu tumbuh lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk diketahui, TOP BUMD Awards ini adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar, paling membanggakan di Indonesia. 

TOP BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia termasuk BLUD dan Dinas yang terkait BUMD, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan TOP BUMD Awards, diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti LKN Astacita, SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis. Ajang ini juga melibatkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang serta Dewan Juri beberapa Profesor dan Doktor Bisnis Ekonomi, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Apa yang dilakukan WSG ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berdaya saing dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global," ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius IK saat membuka kegiatan bimbingan teknis 1000 pelaku UMKM, Minggu (20/4/2025). 

Hal itu menunjukkan, katanya bahwa pengembangan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan. 

Ia mengatakan bahwa program pembiayaan yang ditawarkan WGS dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. 

Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara bijak dan produktif. 

"Kami berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan skala usahanya, bukan justru mengarah ke hal konsumtif. Jika dikelola dengan baik, program ini akan menjadi pemicu kemajuan UMKM di Kalbar," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kalbar, Yuliana juga menyampaikan dukungannya terhadap keterlibatan pihak swasta dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan. 

"Kita sangat mendukung kehadiran WGS yang turut serta mendorong pembiayaan UMKM. Ini merupakan kabar baik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil," tuturnya. 

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut positif kiprah PT WGS yang hadir memberikan akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di Pontianak dan sekitarnya. Menurutnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di era perdagangan bebas. 

"Dukungan dari PT WGS sangat penting di tengah tantangan global seperti perang dagang dan tekanan ekonomi dunia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan seperti BSI dan Bank Kalbar Syariah perlu terus diperkuat," kata Edi usai menghadiri kegiatan bimtek dan pembukaan Expo UMKM di PCC. 

Ia menyebutkan bahwa kini terdapat sekitar 17.800 pelaku UMKM di Kota Pontianak yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting agar UMKM tetap adaptif terhadap perubahan pasar. 

"Kita juga telah membangun rumah kemasan gratis bagi UMKM agar produk mereka bisa lebih bersaing, khususnya dalam hal tampilan dan daya tarik pasar," katanya. 

Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sektor UMKM sebagai ujung tombak ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian global yang masih uktuatif.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin di Singkawang, Rabu (16/4/2025), menekankan bahwa pemerintah daerah sangat serius mengupayakan penurunan stunting khususnya di Kota Singkawang.

"Upaya penurunan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, karena kolaborasi kita menjadi kunci untuk memastikan program sampai pada tingkat kelurahan,” ujarnya.

Dia menyebut penguatan kerangka intervensi aksi konvergensi secara terintegrasi akan terus dilanjutkan. Dia juga meminta komitmen dan dukungan penuh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Komitmen ini bukan tanpa sebab, melihat tren angka prevalensi stunting menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kalimantan Barat yang turut menjadi perhatian bersama. Dimana pada tahun 2023 masih sebesar 20,6 persen.

Sedangkan untuk Kota Singkawang berada pada urutan keempat dengan angka 20,1 persen di bawah Kabupaten Sekadau, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak.

“Justru kabupaten bisa jauh lebih rendah dari kita, jadi ini sebuah PR kita bersama,” ujarnya.

Muhammadin berharap melalui kerja sama dan sosialisasi Genting yang dilakukan seluruh pihak khususnya dinas pengampu dapat mengambil suatu langkah evaluasi dan pengendalian agar di tahun 2025 target penurunan stunting dapat dicapai dengan lebih baik.

“Sekali lagi saya tegaskan ini adalah sebuah pekerjaan besar untuk kita. Mungkin banyak faktor yang harus segera dibenahi, salah satunya vaksin imunisasi kita masih rendah dan kurang optimalnya pemberdayaan posyandu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Nuryamin menjelaskan Genting merupakan salah satu program Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yakni gerakan gotong royong masyarakat secara pentahelix yang melibatkan unsur Pemerintah, BUMN/BUMD, media, LSM, akademisi, dunia usaha serta perseorangan untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak stunting.

“Bentuk kegiatannya dengan pemberian bantuan yang bersumber dari kepedulian para pihak sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi Keluarga Berisiko Stunting,” ujarnya.

Adapun terdapat empat jenis bantuan dalam pelaksanaan GENTING, yaitu nutrisi berupa pemberian makanan lengkap siap santap kaya protein hewani untuk anak asuh dalam periode 1000 HPK dengan durasi disesuaikan hingga 23 bulan.

Kemudian, bantuan nonnutrisi meliputi perbaikan jamban/MCK dan rumah layak huni, bantuan akses air bersih serta bantuan edukasi meliputi edukasi pencegahan pada remaja dan calon pengantin juga edukasi penanganan pada ibu hamil, pengasuhan dan peningkatan kapasitas ekonomi.

Nuryamin juga menjelaskan yang menjadi sasaran Genting terbagi menjadi tiga prioritas yang mencakup keluarga ibu hamil, menyusui, bayi di bawah usia dua tahun (Baduta), keluarga berisiko dan tidak berisiko stunting, Baduta baru lahir serta yang belum terdata.

“Sedangkan untuk bantuan pendampingan Genting dapat diutamakan pada keluarga prioritas dan hasil pengukuran TB dan BB dengan kriteria berisiko,” ujarnya.

Sampai saat ini bantuan Genting di Kota Singkawang telah banyak dilakukan di antaranya pemberian bantuan nutrisi terhadap 60 Baduta di Kelurahan Bukit Batu oleh Persit Brigif 19/Khatulistiwa dan 90 Baduta di Kelurahan Roban oleh Persit Kompi 641/BRU, serta pembangunan akses air bersih berupa sumur bor bersama TNI AD Manunggal Air.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Melalui kegiatan ini, sebagai bentuk komitmen kami dalam pelestarian orang utan Kalimantan Barat melalui sinergi multipihak dan pemutakhiran data konservasi," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, RM. Wiwied Widodo di Pontianak, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan, pada kegiatan tersebut, pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk berkolaborasi memperkuat strategi konservasi yang berbasis data dan pendekatan multipihak.

Wiwied Widodo menyatakan bahwa Kalbar memiliki peran strategis dalam pelestarian orang utan karena wilayah ini merupakan habitat dari subspesies Pongo Pygmaeus Wurmbii yang tersebar di 13 metapopulasi, dengan populasi mencapai 18.490 individu, menurut data PHVA 2016.

Untuk memperkuat strategi konservasi yang berkelanjutan, BKSDA Kalbar saat ini tengah menyusun dokumen verifikasi dan validasi data orang utan. Proses ini melibatkan pembaruan informasi terkait populasi, distribusi, dan kondisi habitat orang utan di Kalbar, yang akan menjadi landasan penyusunan rencana aksi konservasi jangka panjang.

Dalam waktu dekat, BKSDA Kalbar akan menyelenggarakan FGD Regional bersama penggiat konservasi orang utan. Pertemuan ini akan menjadi momentum untuk menyampaikan hasil survei lapangan selama 2022–2025 yang dilakukan oleh berbagai mitra konservasi.

"Tidak hanya itu, forum ini juga akan merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi aksi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan komunitas lokal," tuturnya..

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal KSDAE, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, menekankan bahwa Indonesia merupakan rumah bagi tiga spesies orangutan: Pongo pygmaeus, Pongo abelii, dan Pongo tapanuliensis. Namun, ketiganya kini berstatus Critically Endangered (CR) berdasarkan IUCN Red List.

"Perlindungan habitat dan pencegahan perdagangan ilegal menjadi tantangan utama," kata Prof. Satyawan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memperkuat regulasi konservasi, salah satunya melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan pentingnya konektivitas ekosistem.

Sejak 2006 hingga 2024, sebanyak 91 individu orang utan korban perdagangan ilegal telah direpatriasi, baik dari Malaysia maupun Thailand. Untuk menekan angka perdagangan satwa, pendekatan multidimensi seperti penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama internasional terus dikedepankan.

Tidak hanya itu, penggunaan teknologi dan inovasi juga menjadi sorotan. Inventarisasi keanekaragaman hayati, pemantauan habitat, hingga mitigasi konflik manusia dan orang utan mulai memanfaatkan teknologi digital untuk hasil yang lebih akurat dan cepat.

"Dunia usaha juga kami dorong untuk berperan aktif dalam konservasi. Praktik bisnis berkelanjutan, restorasi habitat, hingga edukasi konservasi karyawan dan masyarakat luas sangat dibutuhkan," kata Prof. Satyawan.

Melalui FGD regional ini, Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya untuk menjaga eksistensi orang utan sebagai satwa kunci dan endemik.

Dengan kolaborasi lintas sektor, data yang terverifikasi, dan strategi yang menyentuh berbagai dimensi, diharapkan konservasi orang utan tak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama demi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

[Redaktur: Patria Simorangkir]

‎Ia menyatakan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kemudahan, bukan justru menjadi penghambat pertumbuhan usaha masyarakat.

‎"Urusan administrasi atau persyaratan harus dipermudah. Jangan mempersulit UMKM atau masyarakat Kalimantan Barat. Saya ingin seluruh masyarakat Kalimantan Barat dimudahkan dalam hal perizinan," tegasnya. 

‎Ia menilai bahwa kemudahan akses perizinan akan menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, jika pelaku usaha bisa dengan cepat mendapatkan legalitas, maka akses terhadap pembiayaan dan bantuan pemerintah pun akan terbuka lebih luas.

‎"Saya akan memfasilitasi UMKM yang baru tumbuh untuk segera mendapatkan legalitas, sehingga bisa memperoleh modal usaha," ujarnya.

‎Krisantus juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Termasuk dengan adanya program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan membantu UMKM. 

‎Dengan komitmen ini, Krisantus berharap UMKM di Kalbar bisa tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp500 miliar," kata Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, dalam kegiatan Halal Bihalal Partai Golkar Kalbar yang digelar di Pontianak, Senin (14/4/2025).

Menurut Maman, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM, dimulai dari penyederhanaan perizinan hingga pembiayaan yang lebih terjangkau.

"Setelah perizinan, tentunya kita memberikan pelatihan seperti keuangan, manajemen organisasi, dan sebagainya," tuturnya.

Dalam aspek pembiayaan, dia menegaskan pentingnya akses modal yang mudah dan bunga yang rendah. Oleh karena itu, Bank Kalbar ditunjuk sebagai penyalur utama KUR untuk wilayah Kalimantan Barat.

"Untuk tahun ini kita naikkan plafon KUR menjadi kurang lebih Rp700 miliar," katanya.

Ia juga membuka peluang untuk kembali menaikkan plafon pembiayaan hingga Rp1 triliun jika Bank Kalbar dinilai mampu menyalurkan KUR dengan baik dan efektif. "Kalau memang bagus, kita akan naikkan lagi," kata Maman.

Anggota DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor UMKM harus terus dikawal agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah.

"Sehingga pergerakan ekonomi di bawah melalui geliat UMKM semakin hidup," kata dia.

Sebagai kota jasa dan perdagangan, lanjut Bebby, keberadaan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian UMKM untuk percepatan pendanaan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menurut Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Singkawang, Awang Dicko Mahendra mengatakan program itu melanjutkan program di Tahun 2024.

"Dari database yang kita punya kurang lebih 800 RTLH di luar data yang ditampung dari Dinas Sosial. Paling tidak, upaya kita menuntaskan data ini dulu secara bertahap," katanya di Singkawang, Minggu (13/4/2025).

Pembangunan tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pembangunan dan perbaikan itu merupakan realisasi proyek simultan yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam memastikan setiap warganya memiliki tempat tinggal yang layak

"Tahun 2025 ini Pemkot Singkawang akan berupaya pembangunan dan perbaikan yang lebih masif melalui tambahan pagu anggaran khusus. Dengan harapan, pembangunan ini dapat semakin memperkuat infrastruktur lokal dan memperbaiki kualitas hidup warga sehingga menjadikan kota ini tempat tinggal yang baik bagi semua," ujarnya.

Dengan tambahan pagu anggaran khusus, tahun ini di harapkan dapat menampung 190 unit RTLH dan dapat terealisasi dengan baik.

Ia pun meminta penerima manfaat agar dapat menjaga hasil pembangunan yang telah dipercayakan serta membantu pengawasan termasuk dalam memelihara kebersihan lingkungan sekitar, sehingga kualitas pembangunan yang kita harapkan di Kota Singkawang dapat terwujud.

Sementara di Tahun 2024 lalu, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan 34 rumah bagi warga.

Kemudian untuk bantuan finansial dari Pemerintah melalui Dinas Perkimta berupa alokasi dana Rp20 juta per unit dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah kerja.

Pembangunan sebelumnya dikerjakan bersama TNI dalam program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program itu salah satu dari banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur perumahan.

Dia berharap, dengan program yang ada makin banyak warga mendapatkan manfaat serta kelayakan hidup.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal ini dikarenakan banyaknya pegiat UMKM Coffee Street khusunya di Kota Pontianak yang mulai beroperasi di berbagai tempat di pinggiran jalan atau persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Pontianak.

“Kalau bisa bagi masyarakat khusunya UMKM yang berjualan atau memiliki usaha Coffee Street agar dapat memperhatikan sampah-sampah serta memilih lokasi yang memang tidak menganggu masyarakat,” Kata Kasat Pol PP Kota Pontianak pada Sabtu (12/4/2025).

Ia kemudian mengatakan, bahwa dirinya meminta agar para UMKM ini untuk sama-sama menjaga ketertiban lingkungan masing-masing.

“Seperti yang saya katakan tadi bahwa, kita harus sama-sama menjaga ketertiban masing-masing, yang pastinya jangan sampai mengganggu masyarakat lainya,” tuturnya.

Dikayakanya lagi bahwa, dirinya menghimbau agar jangan beroperasi di jalan-jalan utama agar tidak merugikan masyarakat lainya.

“Kita harus apresiasi mereka ini merupakan pejuang UMKM, maka dari itu saya hanya menghimbau agar tidak saling mengganggu apalagi jangan sampai berjualan di jalan-jalan utama,” tutupnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Meski menurun secara bulanan, kinerja ekspor periode Januari–Februari 2025 justru meningkat 20,83 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin di Pontianak, Rabu (9/4/2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara tahunan, ekspor Kalbar masih menunjukkan tren positif meskipun ada fluktuasi bulanan.

Dia menjelaskan, golongan barang ekspor utama Kalbar pada Februari 2025 masih didominasi Bahan Kimia Anorganik (HS28) dengan kontribusi 63,33 persen, disusul Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS15) 17,49 persen, dan Berbagai Produk Kimia (HS38) 5,41 persen. Ketiganya menyumbang 86,23 persen dari total nilai ekspor bulan tersebut.

Sementara itu, ekspor ke negara mitra utama menunjukkan dinamika yang bervariasi. India masih menjadi tujuan utama dengan nilai ekspor sebesar 46,61 juta dolar AS, disusul Australia (25,93 juta dolar AS) dan Belanda (24,74 juta dolar AS).

"Ekspor ke India turun 6,35 persen, ekspor ke Australia naik tipis 0,43 persen, dan ke Belanda justru melonjak 432,04 persen," tuturnya.

Dilihat dari kawasan, ekspor Kalbar masih didominasi ke negara-negara Asia dengan pangsa pasar 58,29 persen. Ekspor ke negara non-Asia seperti Australia, Belanda, dan Italia mencakup 33,05 persen, dan sisanya 8,66 persen ke negara lainnya.

Berbanding terbalik dengan tren ekspor, nilai impor Kalbar pada Februari 2025 justru mengalami kenaikan sebesar 11,75 persen menjadi 33,85 juta dolar AS dari 30,29 juta dolar AS pada Januari 2025. Namun, secara tahunan, nilai impor Januari–Februari 2025 turun 22,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tiga golongan utama impor berasal dari Bahan Bakar Mineral (HS27) sebesar 40,86 persen, Pupuk (HS31) 19,68 persen, dan Bahan Kimia Anorganik (HS28) sebesar 14,51 persen. Ketiganya berkontribusi 75,05 persen terhadap total impor Februari 2025.

Malaysia, Tiongkok, dan Rusia tercatat sebagai pemasok utama dengan kontribusi gabungan sebesar 75,24 persen atau senilai 25,47 juta dolar AS . Kawasan Asia mendominasi dengan nilai impor 28,81 juta dolar AS atau 85,11 persen dari total, sementara Rusia dan Australia menyumbang 14,59 persen.

"Tren impor kali ini meningkat seiring dengan kebutuhan bahan baku industri di Kalbar. Namun kita tetap waspada terhadap gejolak eksternal yang memengaruhi neraca perdagangan," kata Saichudin.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Jumlah kedatangan penumpang angkutan udara pada Februari 2025 tercatat sebanyak 98.638 orang, turun dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 124.248 orang," kata Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, di Pontianak, Rabu (9/4/2025).

Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat melalui moda transportasi udara mengalami peningkatan. Pada Februari 2025 tercatat sebanyak 114.174 orang melakukan keberangkatan, naik sebesar 8,76 persen dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebanyak 104.980 orang.

Adapun Kalimantan Barat memiliki enam bandara domestik yang menjadi pintu gerbang utama aktivitas penerbangan, yakni Bandara Supadio di Kubu Raya, Bandara Rahadi Oesman di Ketapang, Bandara Pangsuma di Kapuas Hulu, Bandara Tebelian di Sintang, Bandara Nanga Pinoh di Melawi, dan Bandara Singkawang di Kota Singkawang.

"Bandara-bandara tersebut juga berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta meningkatkan kunjungan wisatawan domestik," tuturnya.

Berbeda dengan transportasi udara, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang datang ke Kalimantan Barat pada Februari 2025 mengalami peningkatan. BPS mencatat debarkasi penumpang mencapai 6.546 orang, naik 7,28 persen dibandingkan Januari 2025 yang berjumlah 6.102 orang.

Keberangkatan (embarkasi) penumpang angkutan laut juga menunjukkan tren positif, yakni naik 27,83 persen dari 5.371 orang pada Januari 2025 menjadi 6.866 orang pada Februari 2025.

Aktivitas angkutan laut di Kalbar dilayani oleh tujuh pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Sintete dan Pemangkat di Kabupaten Sambas, Pelabuhan Ketapang dan Kendawangan di Kabupaten Ketapang, Pelabuhan Telok Melano di Kabupaten Kayong Utara, Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, dan Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak.

Di sektor logistik, BPS Kalbar juga mencatat peningkatan signifikan pada aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan untuk perdagangan dalam negeri.

"Jumlah barang yang dibongkar pada Februari 2025 tercatat sebanyak 1.093.822 ton, naik 40,99 persen dibandingkan Januari 2025 yang hanya 775.840 ton," jelas Saichudin.

Adapun jumlah barang yang dimuat di pelabuhan-pelabuhan Kalbar juga meningkat 48,33 persen, dari 250.382 ton pada Januari 2025 menjadi 371.388 ton pada Februari 2025.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penumpang udara mengalami penurunan, aktivitas ekonomi dan logistik melalui jalur laut di Kalbar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada awal tahun 2025.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, hingga seluruh personel, kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan di lapangan apel Polres Kubu Raya. Halal bihalal menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade menyampaikan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi, namun merupakan bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan di tengah tantangan tugas yang kompleks.

“Melalui momentum halal bihalal ini, kami ingin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota. Ini bukan hanya ajang saling memaafkan, tapi juga menjadi landasan untuk memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujar Ade.

Dalam suasana penuh keakraban, seluruh personel tampak saling berjabat tangan dan bermaafan. Hal ini mencerminkan eratnya komunikasi lintas satuan dan hubungan emosional yang harmonis di lingkungan Polres Kubu Raya.

Ade menambahkan, kegiatan ini sangat penting untuk membangun energi positif di internal kepolisian, terutama setelah melalui serangkaian pengamanan Idul Fitri yang cukup padat.

“Soliditas internal sangat penting, apalagi saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan ke depan. Dengan semangat Idul Fitri, semoga semangat kita dalam menjaga keamanan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Halal bihalal ini mendapat apresiasi dari seluruh personel dan menjadi simbol kekuatan kolektif dalam membangun budaya kerja yang solid dan humanis di tubuh Polres Kubu Raya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal itu diungkapkannya saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemkot Singkawang di hari pertama masuk kerja usai liburan Idul Fitri 1446 H di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (8/4/2025).

“Kita berterima kasih kepada semua ASN yang sudah masuk tepat waktu setelah lebaran,” ujarnya.

Dirinya mengharapkan adanya semangat baru lantaran telah diberi waktu berkumpul bersama sanak kerabat dan saudara.

Dia juga mengajak ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan penuh senyum dan ramah.

“Seluruh ASN diharapkan bekerja sesuai aturan, jangan ada korupsi dan kita tidak memberikan maaf kepada mereka yang melakukan korupsi, dan saya minta untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Bupati Kabupaten Bengkayang Sebastianus Darwis pada hari pertama masuk kerja juga meminta kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan semangat kerja dan melayani masyarakat dengan baik.

Bupati menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia meminta agar ASN meningkatkan semangat kerja dan tidak malas-malasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal pelayanan yang baik dan profesional," kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar ASN selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

"Kita harus menjadi ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, serta selalu menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas," kata Bupati.

Bupati juga berharap bahwa dengan meningkatnya semangat kerja dan kualitas pelayanan, Pemkab Bengkayang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan semangat kerja yang tinggi dan pelayanan yang baik, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat Kabupaten Bengkayang menjadi lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kota Singkawang Dwi Yanti, Selasa (8/4/2025) mengatakan bahwa baru mampu menyediakan 40 persen kebutuhan beras bagi penduduknya.

"Dan dibutuhkan 25 ribu ton padi untuk mencapai target swasembada pangan di Kota Singkawang. Selama ini kita baru bisa memenuhi kebutuhan beras bagi warga kita sebesar 40 persen, sisanya kita ambil dari kabupaten tetangga dan Pulau Jawa,” ujarnya.

Kemudian untuk meningkatkan produktifitas padi dan ketahanan pangan yang berlanjut di masa depan, pihaknya sudah mendata seluruh permasalahan petani, seperti memaksimalkan bantuan jalan usaha tani dan alat pertanian modern.

Hal itu katanya, menjadi salah satu konsentrasinya dalam meningkatkan proses produksi pertanian.

“Kita sudah data seluruh permasalahan petani kita, kita maksimalkan bantuannya berupa jalan usaha tani yang sangat mempengaruhi mobilisasi dari proses tanam hingga mengangkut hasil panen,” ujarnya.

Begitu juga peralatan pertanian modern, baik itu untuk pengolahan lahan hingga proses panen juga akan optimalkan bantuannya.

Dia optimistis dengan memaksimalkan dua faktor tersebut akan berdampak besar bagi suksesnya swasembada pangan.

Adanya peralatan yang memadai, petani bisa melakukan penanaman padi tiga hingga empat kali dalam setahun.

“Jika semua sudah maksimal, kami optimis kita bisa swasembada pangan. Karena menggunakan alat pertanian modern itu bisa mempercepat semua proses pertanian," ujarnya.

Dia berharap, tahun ini dan kedepannya Singkawang dapat memenuhi kebutuhan beras dari petani lokal Singkawang.

Ia juga menjelaskan bahwa telah petani sudah panen raya padi serentak di 14 provinsi khususnya di Kota Singkawang kemarin sudah dilaksanakan pada area pertanian seluas 27 hektare.

"Panen raya padi kemarin kita laksanakan di lahan milik Poktan (Kelompok Tani) Giat Maju, Kelurahan Sedau seluas 27 hektare," ujarnya.

Pada umumnya petani di kota Singkawang sudah selesai melakukan panen padi tahun ini. Namun untuk lahan milik kelompok tani itu belum selesai.

"Justru saat ini (lepas Lebaran) para petani kita sudah siap-siap untuk menanam padi kembali,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden RI, Dwi berharap Singkawang tidak hanya menjadi tempat pusat industri pengolahan hasil akhir pertanian, namun juga bisa memaksimalkan produksi demi menciptakan kemandirian pangan bagi warga Singkawang.

“Meski luasan (lahan pertanian) kecil, Kota Singkawang diperintahkan pusat untuk tetap bisa swasembada pangan," ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Dalam RPJMD lima tahunan yang sudah disusun sebagai panduan strategis untuk seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama kita adalah meningkatkan IPM Kalbar," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Pontianak, Senin (7/4/2025).

Dia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa IPM Kalbar masih tergolong rendah, dan dibutuhkan masukan dari publik agar indikator pembangunan manusia ini dapat meningkat signifikan.

Pada tahun 2024, lanjutnya, IPM Kalbar tercatat mencapai angka 71,19 yang meningkat 0,72 poin atau 1,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya (70,47). Peningkatan ini terjadi di semua dimensi pembentuk IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Terkait hal tersebut, Pemprov Kalbar telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong peningkatan IPM, di antaranya pada sektor pendidikan dengan peningkatan fasilitas sekolah, perluasan akses pendidikan kesetaraan, sektor kesehatan dengan program imunisasi, penurunan angka stunting serta sektor ekonomi dengan penguatan UMKM, pertanian, dan perikanan.

Upaya-upaya tersebut terintegrasi dalam Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022–2025 yang menjadi panduan strategis agar Kalbar bisa keluar dari kategori IPM sedang menuju IPM tinggi.

Selain fokus pada peningkatan IPM, forum juga membahas penanganan infrastruktur, terutama jalan rusak akibat banjir. Pemprov Kalbar telah berkoordinasi dengan Balai Sungai Kalbar dan menyiapkan langkah normalisasi sungai dan parit sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir di masa mendatang.

"Sedimentasi sungai sudah sangat tinggi, sehingga normalisasi menjadi prioritas. Ini penting agar tidak terjadi banjir yang merata seperti sebelumnya," katanya.

Melalui forum konsultasi ini, Pemprov Kalbar juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberi saran, kritik, dan masukan terhadap rencana pembangunan lima tahun mendatang, termasuk dalam upaya percepatan peningkatan IPM di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Peningkatan sampah ini pun membuat pihaknya mesti melemburkan petugas dan menambah armada angkutan sampah yang dimiliki.

“Peningkatan sebesar 25 persen ini dimulai pada H-4 sampai H+3 lebaran dan hal ini membuat kami harus menambah atau melemburkan armada angkutan sampah yang kami miliki,” ungkapnya dilansirKalbarOnline via WhatsApp, Minggu (6/3/2025).

Syarif Usmulyono mengatakan puncak peningkatan volume terjadi pada H-1 perayaan lebaran.

“Tahun lalu kenaikan volume timbulan sampah mencapai 20 – 25 persen, kalau tahun ini kalai pada H-1 mencapai lebih dari 25 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Usmulyono mengungkapkan, peningkatan volume sampah tersebut terjadi di 35 titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dengan sampah yang paling dominan sampah domestik atau rumah tangga, diikuti sampah kardus, peralatan rumah tangga, hingga botol minuman.

“Yang paling drastis dan volumenya terbesar terjadi di TPS Pasar Mawar, Pasar Dahlia, Pasar Puring, Harapan Jaya Perumnas 4,” ujarnya.

Bahkan akibat meningkatnya sampah tersebut, Usmulyono mengatakan, pihaknya harus meminjam alat berat loader dari dinas PUPR untuk mengangkut dan menaikkan sampah dari landasan ke kendaraan dump truck di TPS Ampera  dan TPS harapan Jaya.

“Karena sampah di sana sudah meningkat drastis sehingga sudah tidak bisa diangkut dan dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia,” ujarnya.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk dapat memilah sampah rumah tangga. Seperti sampah basah dan kering, dapat dipisahkan. Dengan demikian akan mempermudah petugas dalam mengangkut sampah-sampah ini.

“Dipilah-pilah itu juga penting karena akan membantu kami dalam melakukan pengelolaan sampah. Dan imbauan kami selanjutnya, kalau masyarakat tidak dapat melakukan pemilahan atau 3R. Tolong sampah tersebut jangan dibuang sembarang, akan tetapi tolong buang di TPS resmi yg telah kami siapkan,” tukasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat, saya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik strategis. Kami terus memantau situasi arus balik, khususnya di wilayah yang masih bergantung pada transportasi air," kata Sujiwo di Sungai Raya, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, terutama dalam hal kapasitas angkutan agar tidak melebihi batas yang ditentukan.

Meskipun arus balik terpantau lancar, Sujiwo tetap mengingatkan agar masyarakat berhati-hati selama perjalanan, terutama bagi mereka yang menggunakan moda transportasi air.

Ia meminta operator transportasi, baik speedboat maupun motor air, untuk mematuhi aturan keselamatan dan tidak membawa penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan.

"Saat ini akses darat ke Kubu sudah tersedia, tetapi untuk Batu Ampar masih bergantung pada jalur sungai. Saya mengingatkan agar para pengemudi speedboat dan motor air benar-benar memperhatikan faktor keselamatan. Jangan sampai ada kejadian yang membahayakan nyawa penumpang," tuturnya.

Selain itu ia meminta petugas di lapangan untuk memastikan ketersediaan alat keselamatan, seperti pelampung, dan memastikan kapal yang beroperasi dalam kondisi layak. "Jangan hanya mengejar keuntungan, tapi abaikan keselamatan penumpang," katanya.

Selain transportasi air, arus balik melalui jalur darat juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada beberapa titik rawan kemacetan.

"Kami berharap seluruh pemudik dapat kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan masyarakat," katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kami mengingatkan agar para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik untuk selalu memperhatikan kondisi fisik mereka, karena perjalanan jauh dapat mempengaruhi kesehatan, terutama bagi pemudik yang melakukannya dalam waktu lama," kata Kepala Dinkes Kalbar Erna di Pontianak, Kamis (3/4/2025).

Selama perjalanan arus balik, lanjut dia, pemudik diimbau untuk tidak memaksakan diri dan selalu beristirahat jika merasa lelah.

"Jika tubuh sudah merasa lelah atau tidak nyaman, segera berhenti dan lakukan istirahat. Kami juga mengingatkan untuk memanfaatkan posko kesehatan yang telah disediakan di beberapa titik untuk memeriksakan kesehatan, seperti tekanan darah, kadar gula darah, atau gejala-gejala lain yang perlu diwaspadai," tuturnya.

Dinkes Kalbar juga menegaskan pentingnya melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi keselamatan selama perjalanan. Skrining untuk penyakit seperti hipertensi, asam urat, dan kolesterol, sangat disarankan, terutama bagi pemudik yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Dinkes Kalbar juga memastikan tersedianya fasilitas kesehatan di berbagai titik arus balik, termasuk posko kesehatan di sepanjang jalan dan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat.

Ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh pemudik, lanjutnya, guna memastikan mereka bisa mendapatkan perawatan jika diperlukan.

"Selama arus balik kami akan terus berkoordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan posko kesehatan, untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan medis bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat," katanya.

Dinkes Kalbar berharap agar masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran dapat tetap menjaga pola hidup sehat, menghindari kelelahan berlebih, dan mengutamakan keselamatan.

Dengan menjaga kesehatan tubuh dan mematuhi imbauan dari pihak kesehatan, kata dia, diharapkan perjalanan arus balik dapat berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan kesehatan.

"Dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kita dapat kembali ke rutinitas sehari-hari dengan penuh semangat dan sehat," kata Erna.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat telah menyiapkan 52 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang beroperasi 24 jam penuh untuk mendukung perjalanan para pemudik. Dengan kehadiran SPKLU ini, pemudik tak perlu lagi khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan menuju kampung halaman.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania, menegaskan bahwa PLN terus berkomitmen mendukung transportasi ramah lingkungan dan memudahkan pelanggan yang beralih ke kendaraan listrik. 

“Kami menyediakan sebanyak 52 SPKLU yang tersebar di berbagai titik di Kalimantan Barat untuk memastikan pengalaman mudik yang nyaman bagi pengguna kendaraan listrik. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam mewujudkan transportasi bebas polusi dan mendukung target Net Zero Emission,” ujarnya.

Bagi para pemudik, kehadiran SPKLU ini benar-benar menjadi angin segar. Sandy, seorang pengusaha yang sedang bersiap mudik ke Kabupaten Sintang, mengaku sangat terbantu dengan fasilitas ini. 

“Dulu saya sempat ragu buat mudik pakai mobil listrik, takut kehabisan daya di jalan. Tapi sekarang, dengan banyaknya SPKLU, perjalanan jadi lebih tenang dan nyaman,” ungkapnya saat mengisi daya mobilnya di salah satu SPKLU di Pontianak.

Buchari, seorang pengguna motor listrik, juga berharap ke depannya semakin banyak SPKLU yang dibangun di lokasi strategis. 

“Kalau SPKLU ada di tempat nongkrong seperti kafe atau rest area, pasti makin banyak orang yang tertarik pakai kendaraan listrik. Jadi, bisa santai sambil nunggu motor atau mobilnya charging,” katanya antusias.

Dengan infrastruktur yang semakin lengkap dan mudah diakses, mudik dengan kendaraan listrik bukan hanya jadi pilihan yang lebih hemat dan nyaman, tetapi juga ikut serta dalam menjaga lingkungan. Nah, sudah siap mudik seru dan ramah lingkungan tahun ini ? Yuk, nikmati perjalanan tanpa emisi bersama kendaraan listrik.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pemutakhiran data Dapodik ini juga kita lakukan untuk menindaklanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen Nomor 0017/J5/LP.01.00/2025 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Cut Off Dapodik PIP 2025," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, di Pontianak, Rabu (26/3/2025).

Dia mengatakan jumlah penerima PIP di Kalbar untuk tahun 2025 masih dalam proses verifikasi. Namun, pada tahun 2024 lalu, sebanyak 41.632 siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB telah menerima bantuan PIP.

"Pada tahun 2024, penerima PIP untuk jenjang SMA sebanyak 24.949 siswa, sedangkan untuk SMK sebanyak 16.683 siswa. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah tanpa terbebani biaya SPP," tuturnya.

Dinas Pendidikan Kalbar saat ini tengah menggelar Sosialisasi Program Indonesia Pintar bagi kepala sekolah dan operator Dapodik se-Kalbar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan setiap siswa yang berhak mendapatkan bantuan PIP tidak terlewatkan dalam proses pendataan.

Berdasarkan ketentuan terbaru, penyaluran PIP 2025 dilakukan dalam dua fase. Fase pertama menggunakan data cut off Dapodik per 31 Januari 2025, sementara fase kedua menggunakan data cut off per 31 Agustus 2025.

Oleh karena itu, satuan pendidikan diwajibkan untuk memperbarui data siswa, termasuk NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua sebelum batas waktu cut off masing-masing fase.

Selain itu, data penerima PIP akan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data P3KE guna memastikan siswa yang menerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Jika ada siswa yang belum masuk dalam DTKS tetapi membutuhkan PIP, orang tua dapat mengajukan permohonan melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

Untuk memastikan transparansi, satuan pendidikan juga diminta memantau dan melaporkan indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana PIP.

Setiap peserta didik yang menerima bantuan harus mendapatkan dana secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening pelajar dan dikelola oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan.

Sementara itu, jadwal pencairan dana PIP 2025 dibagi menjadi tiga termin. Termin pertama berlangsung pada Februari – April, termin kedua pada Mei – September, dan termin ketiga pada Oktober – Desember. Siswa dan orang tua dapat mengecek status penerimaan bantuan secara online melalui laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan memasukkan NIK dan NISN.

"Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa di Kalimantan Barat agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kami terus berupaya memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel," kata Rita.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Untuk menjamin kelancaran suplai energi selama periode tersebut, Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 telah dibentuk dan mulai aktif sejak 17 Maret hingga 13 April 2025," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun di Pontianak, Rabu (26/3/2025).

Edi mengatakan, Pertamina memprediksi adanya peningkatan konsumsi BBM jenis gasolin seperti Pertalite dan Pertamax sebesar 4,9 persen dibandingkan rata-rata harian normal. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

Sebaliknya, konsumsi BBM jenis gasoil seperti Dexlite dan Biosolar diperkirakan turun 3,5 persen. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya aktivitas industri akibat libur panjang Idul Fitri.

Selain itu, LPG diproyeksikan naik 6,3 persen seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama Ramadan dan Lebaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada bahan bakar penerbangan (avtur) yang diprediksi melonjak hingga 10,4 persen.

"Peningkatan ini sejalan dengan tingginya arus perjalanan udara, terutama di Kalimantan Barat," tuturnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG di seluruh Kalimantan, Pertamina menyiapkan sejumlah infrastruktur dan layanan tambahan, di antaranya, 179 SPBU beroperasi 24 jam di berbagai wilayah, 1 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga, 142 agen LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 1 unit Pertamina Delivery Service yang akan mengantarkan BBM atau LPG langsung ke lokasi pemesan dan 1 unit SPBU Kantong sebagai stok cadangan untuk daerah tertentu.

Di Kalimantan Barat, SPBU Pasir Panjang di Singkawang menjadi salah satu titik utama yang disiapkan untuk mendukung kelancaran distribusi selama periode mudik dan balik Lebaran.

Terkait bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Kalimantan Barat, seperti Kapuas Hulu dan Kubu Raya, Pertamina menyatakan telah menyiapkan skema alternatif agar distribusi tetap berjalan lancar.

"Kami melakukan pemetaan jalur distribusi dan menyiapkan rute alternatif jika jalur utama terdampak banjir. Jika diperlukan, distribusi BBM dan LPG bisa dialihkan melalui jalur sungai menggunakan kapal di sepanjang Sungai Kapuas," katanya.

Saat ini, distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Barat masih berjalan normal. Namun, Pertamina terus memantau kondisi lapangan dan akan menyesuaikan strategi distribusi jika terjadi kendala akibat bencana.

Selain faktor peningkatan mobilitas Lebaran, lonjakan konsumsi avtur juga dipengaruhi oleh beroperasinya Bandara Singkawang yang menambah rute penerbangan di Kalimantan Barat.

"Setiap periode hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, konsumsi avtur memang meningkat. Namun, kehadiran Bandara Singkawang juga berpotensi meningkatkan konsumsi avtur dalam jangka panjang, tergantung jumlah penerbangan yang dilayani," kata Edi.

Dengan kesiapan stok, layanan tambahan, serta strategi distribusi yang matang, Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama Ramadan dan Idul Fitri 2025.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Dari angka realisasi Rp626,07 miliar tersebut disalurkan untuk 9.171 debitur yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Yulianto di Pontianak, Selasa (25/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa penyaluran KUR terbesar terealisasi di Kabupaten Ketapang sebesar Rp83,80 miliar untuk 1.119 debitur.

"Sedangkan untuk realisasi KUR terendah di Provinsi Kalbar yakni di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp14,10 miliar yang disalurkan kepada 211 debitur," ucap dia.

Satu di antara masyarakat Kota Pontianak, Restu mengatakan sangat bersyukur ada skema pembiayaan melalui program KUR. Pasalnya dengan KUR tersebut pinjaman modal usaha dengan bunga rendah yakni 6 persen saja.

"Saya pinjam pinjam KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan KUR BRI saya mengembangkan usaha kopi. Sejak awal usaha dan bahkan dari ibu istri saya dulu pinjam modal usaha dengan KUR. KUR sangat membantu masyarakat mengembangkan usaha untuk menambah fasilitas maupun meningkatkan produksi usaha," ucap dia.

Menurutnya, pelaku usaha bisa memanfaatkan KUR untuk lebih berkembang dan maju. Dukungan pemerintah melalui bank penyalur melalui program KUR selain bunga rendah juga pelayanan mudah dan cepat.

"Saat ini fasilitas pembiayaan untuk modal sudah sangat mudah dengan adanya KUR. Kami menjadi bukti dengan KUR BRI untuk memajukan usaha," papar dia.

Sementara terkait realisasi pembiayaan Usaha Mikro (UMi) di Kalbar hingga Februari 2025 mencapai Rp571,5 juta yang disalurkan kepada 163 debitur. Sebagian besar penerima pembiayaan UMi memanfaatkan skema kelompok untuk mengakses pendanaan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara tersebut berlangsung di Masjid Agung Sultan Anum Sekadau pada Minggu (23/3/2025), di mana Krisantus menyerahkan berbagai bantuan dan menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun bantuan yang diserahkan Krisantus adalah sembako, mukenah dan sarung, serta uang tunai untuk fasilitas masjid. Kemudian menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau berupa alat perlengkapan pertanian.

"Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasanya berkah sampai akhir," ucap Krisantus.

Dirinya juga mengatakan bahwa kunjungan kerja di Kabupaten Sekadau merupakan kunjungan kerja perdananya semenjak menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalbar. Safari Ramadhan ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan suci Ramadan.

"Sekadau merupakan Kabupaten pertama yang saya kunjungi," ujarnya. 

Kemudian Krisantus mengungkapkan di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Kalbar, Ria Norsan akan berusaha mengoptimalkan kinerjanya, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalbar.

"Ini juga sebagai ajang silaturahmi bertemu masyarakat di bulan suci Ramadan dalam menunaikan ibadah puasa, oleh karena itu kita melakukan Safari Ramadhan dan selain daripada itu kita juga ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di setiap Kabupaten/Kota di seluruh penjuru Kalimantan Barat serta sekaligus juga melihat bagaimana kondisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya," ucapnya. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kita harus berhati-hati terhadap investasi bodong. Jangan mudah tergiur janji manis tanpa memastikan legalitasnya. Pastikan investasi tersebut telah terdaftar di OJK dengan menghubungi hotline Satgas Waspada Investasi di nomor 157," kata Karolin di Ngabang, Senin (24/3/2025).

Karolin juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya hanya karena banyak anggota yang bergabung, termasuk pegawai negeri. Menurutnya, investasi yang sah harus memiliki transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber keuntungan yang jelas.

"Jangan mudah percaya hanya karena banyak yang ikut, tetapi pastikan kelegalannya. Apalagi jika investasi tersebut menjanjikan keuntungan besar tanpa kerja apa pun, ini jelas patut dicurigai," katanya.

Ia mencontohkan kasus investasi bodong melalui aplikasi WePone yang telah merugikan banyak masyarakat Landak. Oleh karena itu, ia mengimbau korban untuk segera melaporkan kerugian mereka kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

"Kami imbau masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor ke polisi, dan kami meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat dalam menangani laporan ini," tegasnya.

Karolin berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum berinvestasi dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Program ini menyediakan 1.700 kursi dan 32 unit bus untuk mendukung masyarakat Kalbar mudik dengan nyaman dan aman ke 12 trayek lintasan AKDP.

Program ini merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Polda Kalbar, Kodam XII/Tpr, Kejaksaan Tinggi Kalbar, BPTD Kelas II Kalbar, PT. Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja Putera, PT. Damri Cab. Pontianak dan Bank Kalbar. Program yang telah tahun ketiga berjalan ini, bertujuan memberikan fasilitasi perjalanan mudik/balik kampung bagi masyarakat Kalbar ke 12 trayek lintasan angkutan kota dalam provinsi (AKDP). 

Norsan mengungkapkan angkutan Mudik Gratis Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, merupakan bentuk sinergi Forkompinda Kalbar dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada warga yang ingin merayakan Lebaran dengan keluarga mereka di kampung halaman. Program Mudik Gratis ini merupakan upaya dari Pemprov untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan (zero accident).

Hal ini didasakan pada data bahwa 70% kecelakaan terjadi kepada pengguna sepeda motor atau kendaraan roda dua. Program ini juga mendukung dalam menekan inflasi dan memudahkan masyarakat dalam merayakan momen Lebaran bersama keluarga mereka terlebih dengan bantuan biaya yang gratis, alokasi dana yang tadinya untuk membeli tiket bus dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. 

Dalam program ini, kendaraan umum akan disediakan secara gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sebanyak 32 unit bus ini akan berangkat dari Kantor Gubernur Kalbar di Kota Pontianak ke 12 trayek AKDP atau kabupaten/kota tujuan masyakarat.

“Lebih tepatnya akan kami turunkan ke kabupaten/kota masing-masing dan jumlah bus ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah, karena ada informasi yang masuk ke saya akan ada sumbangan pihak swasta untuk tambahan armada hanya jumlah pastinya belum kita peroleh,” ucap Norsan, Minggu (23/3/2025).

"Kami sadar betapa pentingnya momen Lebaran bagi masyarakat kita. Karena itu, kami berkomitmen untuk menyediakan sarana yang memadai agar setiap warga Kalimantan Barat aman, nyaman dan tidak mengalami lakalantas serta dapat merayakan lebaran dengan suka cita dan berbahagia bersama keluarga mereka," ujarnya. 

Untuk mengikuti program ini, masyarakat dapat mendaftar ke subdit kamsel Ditlantas Polda Kalbar, Dinas Perhubungan Kalbar, Kantor Pemasaran Damri Pontianak dan Kantor Jasa Raharja Pontianak. 

Selain itu, tersedia juga hotline khusus atau kontak person untuk informasi lebih lanjut dan bantuan teknis terkait dengan program Mudik Gratis ini.

Program Mudik Gratis ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Pemprov Kalbar dalam mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tercipta suasana lebaran yang lebih meriah dan menyenangkan bagi semua warga Kalbar.

Norsan mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk mendaftar karena disediakan 1700 seat pemudik pada program mudik gratis tahun 2025 ini. 

Program Mudik Gratis ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 07.00 WIB dan berlokasi di Halaman Kantor Gubernur Kalbar. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Apresiasi diberikan Edi Kamtono sebagai bentuk kepedulian kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Pontianak oleh Yayasan dan Rumah Sakit Kharitas Bhakti.

Bentuk kepedulian memberikan bantuan paket sembako kepada 728 petugas yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak. 

Bantuan paket yang berisi 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu kental manis dan 1 botol sirup diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada beberapa perwakilan PPSU.

Dijelaskan Wali Kota Pontianak Edi Kamtonp para petugas ini telah bekerja pagi, siang dan malam setiap harinya, mulai dari menyapu jalan, mengangkut sampah dan sebagainya.

“Hasilnya, banyak tamu dari luar yang datang ke Pontianak memuji kota ini bersih,” ucapnya usai menyerahkan paket bantuan kepada petugas PPSU dari Yayasan Kharitas Bhakti di Halaman DLH Kota Pontianak.

Menurutnya, tantangan kebersihan kota semakin besar seiring dengan pertambahan penduduk yang mengakibatkan peningkatan volume sampah. 

"Kota Pontianak yang penduduknya terus bertambah, jumlah sampahnya juga terus bertambah. Kalau sekarang rata-rata hampir 400 ton per hari, nanti ke depan akan terus bertambah," ujar Edi Kamtono.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mengembangkan inovasi-inovasi untuk menjaga kebersihan kota, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di seluruh pelosok Kota Pontianak. 

"Kita ingin buktikan tidak hanya di pusat kota, tapi seluruh pelosok Kota Pontianak ini sampahnya harus terkelola dengan baik, baik yang di darat maupun yang di parit atau sungai," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pontianak juga menyampaikan pesan khusus kepada petugas penyapu jalan terkait teknis pengumpulan sampah. 

Ia berharap sampah-sampah yang dikumpulkan dari jalan dan dimasukkan ke dalam karung, agar letak karungnya tidak kentara terlihat sebelum kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

"Satu pesan saya, untuk sampah yang dikumpulkan dalam karung, penempatan karungnya jangan terlampau kelihatan sebelum diangkut karena tidak enak dipandang mata," pesannya.

Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menerangkan, bantuan paket sembako ini merupakan inisiasi dari Yayasan dan Rumah Sakit Kharitas Bhakti bagi para pekerja harian lepas yang membantu menjaga kebersihan kota. 

Adapun jumlah paket yang diberikan sebanyak 728 paket, dengan rincian petugas penyapuan 340 orang, petugas angkutan sampah 229 orang, petugas TPST/TPS3R 52 orang, petugas penjaga TPS 49 orang, petugas TPA 34 orang, petugas administrasi 23 orang dan petugas laboratorium 1 orang.

“Bantuan ini sebagai wujud kepedulian sosial dari Kharitas Bhakti kepada para petugas kami yang bekerja demi kebersihan kota,” ucapnya.

Lukas Layono, mewakili Yayasan Kharitas Bhakti menuturkan, Kharitas Bhakti merupakan yayasan sosial yang telah sering melakukan berbagai kegiatan sosial melalui kerja sama dengan instansi pemerintah. 

"Kami pernah melakukan sunatan massal untuk anak-anak, screening kesehatan, pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pengadaan kacamata gratis untuk pasukan PPSU," jelasnya.

Program terbaru yang dilakukan yayasan tersebut adalah mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting melalui kerja sama dengan Puskesmas Telaga Biru yang telah berjalan selama kurang lebih dua bulan.

"Untuk kegiatan kali ini, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengapresiasi sumbangan tenaga oleh pasukan PPSU yang menjaga sehingga kota tetap bersih dan indah," imbuhnya. 

Suhadi (52), satu di antara petugas penyapu jalan, mengucap syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kharitas Bhakti dan Pemkot Pontianak atas kepeduliannya kepada para petugas PPSU.

“Terima kasih atas kepeduliannya kepada kami, dan kami berharap ke depannya lebih banyak lagi pihak yang peduli kepada kami,” tuturnya.

Pengabdian Suhadi dan rekan-rekannya sebagai petugas kebersihan menjadi salah satu contoh dedikasi dalam menjaga kebersihan kota yang patut diapresiasi oleh masyarakat. 

Setiap hari, ia mulai bertugas menyapu jalan sejak pukul 04.30 hingga pukul 08.00 pagi, tergantung banyaknya sampah yang ia bersihkan.

"Saya mulai bekerja sejak pukul setengah lima pagi sampai sekitar jam delapan. Waktunya bisa berbeda-beda tergantung dari banyaknya sampah setiap hari," tutur Suhadi yang telah mengabdikan dirinya sebagai petugas kebersihan selama delapan tahun. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kita hari ini dari Posko Nasional Sektor SDM untuk lebaran Idul Fitri 2025 melakukan pengecekan soal kelistrikan, ketersediaan BBM dan gas di Kalbar," kata Yuliot di Pontianak, Kamis (20/3/2025).

Ia mengatakan bahwa dari hasil pengecekan semua hal masih cukup dan akan dilakukan penambahan kuota BBM dan gas sebesar 10 - 20 persen. Hal itu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi saat puasa dan Lebaran. Sehingga masyarakat tenang saat menjalankan dan merayakan Lebaran.

"Untuk cadangan daya listrik di Kalimantan itu 38 persen atau di atas standar nasional. Kalbar sendiri juga masih surplus tapi kelebihannya tidak seperti Kalimantan. Itu tentu perlu interkoneksi agar cadangan semakin maksimal," ucap dia.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalbar, Joice Lanny Wantania dalam kesempatan tersebut menyebutkan dari sisi daya Kalbar masih surplus. Untuk Sistem Khatulistiwa saat ini memiliki daya mampu 591 MW dan beban puncak 547 MW. Sehingga dengan hal itu ada surplus atau cadangan sebesar 44 MW.

Terkait kesiapan personel dan alat pendukung untuk menyabut Idul Fitri 1446 H, pihaknya menyiapkan 3.165 personel, terdapat 55 Posko PLN di 55 lokasi, genset 73 unit, kendaraan 571 unit, UGB 16 unit dan alat berat 17 unit.

"Untuk SPKLU juga sudah tersedia sebanyak 52 uni yang tersebar di Kalbar. Kita juga ada call center PLN di 087771113123. Jadi secara persiapan keseluruhan sudah kami maksimalkan," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan dan kehandalan pasokan listrik di Sistem Khatulistiwa. Untuk itu sejumlah langkah nyata dilakukan mulai dari siaga Ramadhan, pembatasan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan gangguan, melakukan inspeksi serta lainnya.

"Kami mengajak semua pihak mari bersama menjaga pasokan dan kehandalan listrik di Kalbar agar suplai daya ke masyarakat atau tempat usaha tanpa gangguan apa pun," kata dia.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kami telah menyediakan posko terpadu dan fasilitas pendukung, seperti ruang tunggu ber-AC, ruang istirahat, ruang laktasi, mushala, serta 10 kamar mandi yang dapat digunakan oleh para penumpang," kata Manajer Komersial PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Ervin Bayu Sanjaya, di Pontianak, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, katanya, guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik, Pelindo Pontianak juga memperketat sistem keamanan dengan memasang kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung ke posko terpadu, serta menerapkan pemeriksaan ketat menggunakan sinar-X (X-ray).

"Kami telah memasang CCTV yang terkoneksi langsung dengan posko terpadu untuk memantau situasi di pelabuhan. Selain itu, kami juga melakukan pengaturan jalur masuk dan keluar bagi penumpang dan pengantar. Sebelum memasuki area pelabuhan, penumpang akan melalui pemeriksaan X-ray untuk memastikan keamanan perjalanan," tuturnya.

Ervin memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret 2025, dengan estimasi jumlah penumpang mencapai 7.000 hingga 8.000 orang dalam satu hari, angka yang diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

"Kami memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada tanggal 28 Maret, dengan jumlah pemudik sekitar 7.000 hingga 8.000 orang per hari," katanya.

Selain fasilitas dan sistem keamanan, Pelindo Pontianak juga menyiapkan layanan kesehatan bagi pemudik. Beberapa fasilitas yang disediakan meliputi ruang pemeriksaan kesehatan, kursi roda, ambulans siaga, serta tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat.

"Pelindo Pontianak terus berupaya meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk mudik dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar," kata Ervin.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Alhamdulillah, rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ujar Satono saat dihubungi di Yogyakarta saat menerima penghargaan, Rabu (19/3/2025).

Dengan capaian ada dan ke depan pihaknya terus berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Prestasi yang ada terus ditingkatkan.

"Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah," ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tambahnya.

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto di Kecamatan Batu Ampar, Rabu (19/3/2025) menjelaskan jika kecamatan itu memiliki luas area penghasil kelapa dalam sekitar 36.827 hektar, dengan total produksi mencapai 39.105 ton per tahun.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberikan nilai tambah bagi hasil perkebunan kelapa," katanya.

Dia menegaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan kelapa menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Mudah-mudahan rencana ini bisa segera terwujud. Dengan adanya pabrik pengolahan kelapa, kita ingin masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih dari hasil panen kelapa mereka, sehingga tidak hanya menjual dalam bentuk bahan mentah," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Batu Ampar dapat segera direalisasikan agar potensi kelapa daerah ini bisa dioptimalkan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi besar dalam pengembangan kelapa, terutama kelapa dalam.

Sebagian besar penduduk di daerah ini terlibat dalam sektor pertanian, khususnya dalam budidaya kelapa, yang menjadi sumber utama pendapatan mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri hilir dari kelapa, seperti produksi Virgin Coconut Oil (VCO), sangat potensial.

Investasi dalam industri ini diperkirakan layak dengan nilai Net Present Value (NPV) positif dan Internal Rate of Return (IRR) yang tinggi.

Masyarakat di Batu Ampar juga mengolah kelapa menjadi berbagai produk seperti kopra, minyak kelapa, dan arang tempurung, yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Operasi pasar ini juga bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang telah berlangsung dari 26 Februari sampai nanti 26 Maret 2025 di seluruh kabupaten/kota di Kalbar," kata Fasilitator Perdagangan Dalam Negeri Disperindag ESDM Kalimantan Barat Jelmi Salahudin di Bengkayang, Selasa (18/3/2025).

Dia menyampaikan jumlah sembako yang disiapkan pada operasi pasar di Bengkayang sebanyak lima ton beras, satu ton gula pasir, dan satu ton minyak goreng.

"Komposisi paketnya itu lima kilogram beras, satu kilogram gula pasir, dan satu liter minyak goreng sebanyak 1.000 paket,” ujarnya.

Dia mengatakan satu KTP maksimal dapat membeli dua paket dengan harga Rp88 ribu. Pembatasan pembelian ini supaya banyak warga yang kebagian.

Dia berharap operasi pasar ini dapat membantu meringankan warga dalam menghadapi hari raya Idul Fitri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Yan menambahkan pemerintah daerah akan terus melakukan operasi ini guna menekan inflasi yang terjadi di Bengkayang.

"Besok, kita juga akan gelar hal yang sama tapi itu dari kabupaten. Kita berharap operasi pasar ini bermanfaat untuk warga," katanya.

Dia memastikan kebutuhan pangan dalam bulan Ramadhan hingga Idul Fitri tercukupi terutama pada daging ayam, daging sapi, dan telur.

Yan menambahkan hingga saat ini di Kabupaten Bengkayang harga pasar masih stabil dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan.

Satgas Pangan Kabupaten Bengkayang Romi menambahkan pihaknya sudah melakukan pengecekan di pasar tradisional dan modern yang tujuannya untuk mencegah penimbunan dan penyelundupan bahan pangan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di pasar.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat Kabupaten Bengkayang dapat merasa tenang dan aman dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar tentang ketersediaan bahan pangan pokok, Bengkayang aman," ujarnya.

Dia juga meminta masyarakat selalu memantau harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasar, serta melaporkan jika ada penimbunan atau penyelundupan bahan pangan pokok.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para tenaga pelayanan yang berkontribusi langsung kepada masyarakat, terutama menjelang perayaan Idul Fitri," kata Bupati Kubu Raya, Sujiwo, di Sungai Raya, Selasa (18/3/2025).

Dia mengatakan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai profesi yang berperan penting dalam kehidupan sosial, seperti petugas fardhu kifayah, guru ngaji, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dukun beranak, kader posyandu, serta tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.

"Kami telah menganggarkan kurang lebih Rp5 miliar untuk insentif dan THR bagi para tenaga pelayanan masyarakat, termasuk fardhu kifayah, guru ngaji, dukun beranak, guru PAUD, kader posyandu, serta pegawai non-ASN," tuturnya.

Bupati Sujiwo menegaskan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepatnya agar para penerima dapat menggunakannya untuk kebutuhan Lebaran. Mengingat mayoritas penerima merupakan umat Muslim, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menyalurkan dana tersebut paling lambat dalam pekan ini.

"Saya sudah instruksikan kepada Sekda dan BPKAD agar THR ini dicairkan secepatnya. Jangan sampai mereka menunggu terlalu lama, mengingat dana sudah tersedia dan mereka sangat membutuhkannya untuk persiapan Lebaran," katanya.

Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga mempercepat pembayaran honor tenaga non-ASN untuk bulan April. Keputusan ini diambil agar para pegawai non-ASN mendapatkan haknya lebih awal dan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik.

"Khusus untuk tenaga non-ASN, saya minta pembayaran honor bulan April dimajukan sebelum Lebaran. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada tenaga pelayanan masyarakat, termasuk guru PAUD, guru ngaji, fardhu kifayah, dan dukun beranak, yang perannya sangat penting di tengah masyarakat," tambahnya.

Sujiwo menegaskan bahwa Pemkab Kubu Raya berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada tenaga pelayanan masyarakat, yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi. Menurutnya, mereka memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pegawai ASN, sehingga kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan.

"Kami ingin memastikan bahwa tenaga pelayanan masyarakat di Kubu Raya merasa dihargai atas pengabdian mereka. Dengan adanya insentif dan THR ini, diharapkan mereka bisa lebih tenang dan nyaman dalam merayakan Lebaran bersama keluarga," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama dalam menghadapi perayaan Idul Fitri yang membutuhkan banyak persiapan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Yang membuat program ini lebih istimewa, seluruh dana untuk pemasangan listrik ini berasal dari sumbangan gotong royong para pegawai PLN UID Kalbar. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama, tanpa menggunakan anggaran perusahaan.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania, menyampaikan kebanggaannya terhadap semangat berbagi yang ditunjukkan oleh para pegawai. 

Sejak program LUTD dimulai pada tahun 2020, sudah sebanyak 963 KK warga kurang mampu di Kalimantan Barat yang mendapatkan manfaat pemasangan listrik gratis.

“Kami berharap program ini tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan ini. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan warga dalam menjalankan ibadah,” ujar Joice.

Salah satu penerima manfaat, Yuniarsih, warga Sungai Kelambu, Pemangkat, Kabupaten Sambas, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya.

“Alhamdulillah, akhirnya rumah kami terang benderang. Terima kasih kepada para pegawai PLN yang telah membantu kami mendapatkan listrik. Ini benar-benar berkah Ramadhan bagi keluarga kami,” katanya dengan mata berbinar.

Hal senada juga disampaikan oleh Hamdan, salah satu penerima manfaat LUTD dari Nanga Dedai Kabupaten Sintang, yang tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. 

"Saya sangat bersyukur akhirnya rumah kami mendapatkan listrik. Ini benar-benar mengubah hidup kami, terutama untuk anak-anak yang kini bisa belajar dengan lebih nyaman di malam hari. Terima kasih kepada PLN dan semua pegawai yang telah membantu kami," ungkapnya penuh haru.

Program LUTD merupakan salah satu wujud nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat kurang mampu agar mereka dapat menikmati akses listrik yang lebih baik. Dengan adanya listrik, diharapkan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka.

PLN UID Kalbar berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program berbasis sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan semakin banyak keluarga yang terbantu dan dapat menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan modern.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pasar murah yang digelar di enam kecamatan se-Kota Pontianak ini sebagai upaya membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah serta mengendalikan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai meresmikan pasar murah di Halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (18/3/2025).

Tujuan kedua, lanjut Edi, adalah untuk melakukan operasi pasar agar inflasi di Kota Pontianak bisa terkendali. Kecamatan Pontianak Barat menjadi kecamatan terakhir pasar murah.

"Jadi ini kecamatan yang terakhir. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, sekaligus memberikan motivasi bagi masyarakat untuk bisa semangat dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri," katanya.

Dalam pasar murah tersebut, Pemkot Pontianak menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan telur.

"Ada juga pedagang-pedagang retail yang harganya jauh lebih murah, termasuk ayam," tambah Edi.

Ia menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga di pasaran.

“Tidak menutup kemungkinan pasar murah akan kembali kita gelar kalau ada lonjakan harga yang cukup tinggi,” kata dia.

[Redaktur: Patria Simorangkir]