WahanaNews-Kalbar | Direktur Utama PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan pemberian PMN (penyertaan modal negara) yang didapatkan perseoran Rp10 triliun tahun 2023 bakal digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan kelistrikan di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).
Menurutnya saat ini masih banyak daerah pelosok di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Hal itu disebabkan biaya yang cukup mahal, ongkos produksi yang besar dan secara komersial kurang menguntungkan karena daya beli masyarakat setempat.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Sehingga secara ke ekonomian menjadi tidak masuk, tetapi karena ada sila ke 5, yaitu keadilan sosial seluruh saudara kita selah ada kemerdekaan berhak menikmati pembangunan," ujarnya dalam Market Review IDXChanel, Rabu (5/10/2022).
Menurutnya biaya penyambungan listrik di kota dengan di desa punya biaya yang cukup jauh berbeda. Jika di kota karena infrastruktur jalan sudah ada, transmisi juga sudah siap, gardu induk hingga ritel juga sudah ada maka biaya dan pembangunannya bisa lebih mudah dan murah.
Tetapi kalau di daerah menurut Darwan perlu perjuangan yang lebih, bahkan dimulai sejak saat survei. Melewati hutan hingga sungai ketika sampai di satu daerah jumlah populasinya hanya sedikit.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Dalam membangun infrastruktur tenaga listrik, kalau berbicara komersial listrik di desa tidak akan nyambung," kata Darmawan.
Dengan adanya suntikan modal pada tahun 2023 sebesar Rp10 triliun ini diharapkan bisa membangun jaringan listrik di Indonesia yang lebih luas lagi. Karena berbicara listrik menjadi alat peradaban untuk masyarakat.
Ketika listrik tidak ada, maka akses pendidikan hingga akses kesehatan masyarakat otomatis juga akan terganggu. Banyaknya potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan pun tidak akan menjadi keuntungan jika listrik masih susah.
