WahanaNews-Kalbar | Demi mengurangi impor daging, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyiapkan tujuh projek peternakan terpadu yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan program ini bertujuan agar desa mandiri pangan hewani hingga berdampak pada pengurangan impor daging.
Baca Juga:
Operasi Kilat di Jantung Papua, Pentolan OPM Tewas Dihujani Timah Panas
“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Karena ini akan meningkatkan transaksi dan memberikan peluang tenaga kerja,” ujar, pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, ketujuh BUMDes Bersama tersebut terletak di tujuh kabupaten: Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Tiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.
Pilot project tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa, Kementerian Pertanian, PLN, dinas PMD kabupaten, dinas pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga.
Baca Juga:
Operasi Bunyanun Marsoos: Simbol Kekokohan Pakistan Hadapi Serangan India
“Prinsip dari peternakan terpadu tentu kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes Bersama ini rata-rata terdiri atas 10 desa. Kita lakukan pendampingan pihak ketiga sekaligus penyertaan modal dan offtaker, salah satunya PT Berdikari,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim berharap, peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, sayur hidroponik, dan sebagainya.
“Kenapa kita uji coba ini dilakukan BUMDes Bersama di 5-10 desa, supaya pasarnya jelas. Misalnya sayur-mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDesa Bersama sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.
