WahanaNews-Kalbar | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong perusahaan setrum negara PT PLN (Persero) untuk meningkatkan efisiensi guna menekan biaya pokok penyediaan atau BPP tenaga listrik.
"Pemerintah harus mendorong PLN untuk meneruskan gerakan atau program efisiensinya agar BPP terus turun," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Baca Juga:
Naik 117 Persen, Pengguna REC Makin Diminati Sektor Industri dan Bisnis
Berdasarkan komposisi BPP tenaga listrik PLN outlook 2022, BPP tenaga listrik tercatat sebesar Rp387,03 triliun. Biaya pembelian tenaga listrik dari pembangkit swasta menduduki posisi teratas dengan porsi 36,18 persen atau setara Rp140,04 triliun.
Kemudian, posisi kedua diisi oleh biaya pembelian bahan bakar dengan porsi 32,93 persen atau setara 127,45 persen.
"Ini dibuat dengan asumsi harga minyak mentah 63 dolar AS per barel. Jadi, kalau 104 dolar AS per barel maka porsi biaya bahan bakar akan naik yang membuat BPP secara keseluruhan meningkat," jelas Rida.
Baca Juga:
Makin Diminati Sektor Industri dan Bisnis, Pengguna REC Naik 117 Persen
Ia menjelaskan dari semua jenis bahan bakar yang digunakan oleh PLN hanya minyak yang terekspos bebas, sehingga sangat tergantung pada pergerakan harga di pasar mancanegara. Sementara itu, bahan bakar batu bara dan gas sudah pemerintah atur melalui kebijakan domestic market obligation (DMO).
"Batu bara dipatok 70 dolar AS per ton dan gas dipatok 6 dolar AS per MMBTU. Meskipun harga batu bara dan gas di luar negeri mahal, tetapi untuk di dalam negeri tetap murah karena kebijakan dan keputusan pemerintah," terang Rida.
Dalam upaya mendorong efisiensi di tubuh perseroan, PLN berkomitmen untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD untuk mereduksi konsumsi bahan bakar minyak.
