Kalbar.WahanaNews.co, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah berani dengan mengirimkan bantuan sosial (Bansos) berupa 5,7 ton beras ke Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Langkah ini bukan hanya sekadar upaya untuk menekan laju inflasi, tetapi juga sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Dengan menyediakan bantuan ini, diharapkan dapat memberikan bantuan yang nyata bagi warga yang membutuhkan serta meringankan beban yang mereka alami.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
"Total bantuan yang diserahkan mencapai 5,700 kg atau 5,7 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan respons atas usulan Bupati Kubu Raya, yang meminta bantuan terkait dampak banjir yang terjadi di daerah tersebut pada Januari 2024, khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Terentang, yang mengakibatkan 10,705 jiwa terdampak," kata Harisson di Sungai Kakap, Selasa (20/2/2024).
Pj. Gubernur Harisson menyatakan bahwa program bansos ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana alam banjir.
Meskipun sebelumnya program ini sempat dihentikan selama periode pemilihan umum, namun setelah pemilu selesai, pemberian bansos kembali dilanjutkan.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
Ia menegaskan bahwa operasi pasar dan pangan murah juga akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga inflasi di wilayah Kalimantan Barat.
"Program-program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, tetapi juga di daerah lain yang menjadi fokus perhatian dalam mengendalikan inflasi, seperti Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kayong Utara, dan Ketapang," tuturnya.
Di tempat yang sama, Pj. Bupati Kubu Raya, Sy. Kamaruzzaman mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.