WahanaNews-Kalbar | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus meningkatan sinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Hari ini, Kepala BPH Migas Erika Retnowati beserta jajaran menemui Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto di Markas Polda Kalimantan Barat.
"Audiensi dengan Polda Kalimantan Barat untuk meningkatkan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, kita akan terjun ke lapangan bersama-sama," terang Erika, Rabu (9/8/23).
Baca Juga:
H Bakri Kembali Dilantik di Senayan, Radius Purba: Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Lebih lanjut, Erika mengungkapkan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan BPH Migas dalam pengawasan BBM adalah penegakan hukum terkait penyalahgunaan pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalimantan Barat.
"BPH Migas mengharapkan dukungan Polda Kalimantan Barat, seperti giat bersama antara Polda Kalimantan Barat dan BPH Migas, serta tindak lanjut atas penyampaian informasi dari BPH Migas terkait dugaan penyalahgunaan BBM," jelas Erika.
Di tempat yang sama, Irjen Pol. Pipit mengapresiasi kehadiran BPH Migas ke kantornya. Ia juga menjelaskan prinsip kerja Polda Kalimantan Barat, yaitu responsif, partnership, dan solutif.
Baca Juga:
Pemkot Baubau Gelar Pertemuan Bahas Antrian Panjang BBM di SPBU Terakhir
"Untuk itu, kita membangun kemitraan dengan pola tugas yang nyata, sesuai permasalahan dan kondisi yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada korelasi dengan distribusi BBM. Tentunya dengan kerja sama ini, diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat," ucapnya.
Kunjungan ke Walikota Pontianak
Usai menemui Kepala Polda Kalimantan Barat, Erika menyambangi kantor Walikota Pontianak untuk bertemu Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Dalam kesempatan ini, Erika menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPH Migas tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM.
"Kami memerlukan banyak bantuan dari berbagai pihak, termasuk juga dari Pemerintah daerah. Untuk pengendalian penyaluran BBM, khususnya BBM yang bersubsidi," terangnya.
