WahanaNews-Kalbar | Menko Polhukam, Mahfud MD, mengapresiasi bantuan dalam bentuk usaha yang diberikan oleh TNI dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga sekarang masuk Level 1 dan 5 (lima) besar terbaik dari 215 negara," papar Mahfud saat diundang oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa.
Baca Juga:
Popsivo Kandas, Pertamina Enduro Raih Mahkota Juara Proliga 2025
Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI, serta responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menjelaskan langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata di Papua.
"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan, " jelas Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur ini.
Baca Juga:
DPR Desak Peninjauan SP3 Kasus OCI: Negara Jangan Tutup Mata atas Luka Lama
Terkait kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis secara politik dilakukan dengan dialog, secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.
"Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” jelas Mahfud.
“Dimana tindakan terorisme dikaitan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua," tambahnya.
Terakhir Mahfud mengingatkan agar TNI tetap menjaga netralitasnya ditengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 termasuk pemilu dan pelaksanaan KTT G20.
"Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," pungkas Mahfud. [non]
