WahanaNews-Kalbar | Presiden Joko Widodo mengeluhkan anggaran pemerintah daerah, lantaran banyak yang belum terserap. Padahal sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Menurut Jokowi, anggaran pemda yang masih tersimpan di bank mencapai Rp226 triliun.
"Para gubernur, bupati, wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November tinggal sebulan lagi (ternyata) tidak turun angkanya justru naik. Saya sudah peringatkan di Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik jadi Rp226 triliun," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Jokowi mengingatkan, buat apa mencari investasi dari luar negeri jika anggaran sendiri tidak terserap dengan baik. Anggaran sebesar Rp226 triliun yang mengendap di bank juga terlalu banyak.
"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya gak kena, uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera, habis waduh sudah tidak ada APBD, baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu," ujar Jokowi.
"Kalau dimiliarkan Rp226 ribu miliar, ini gede sekali! Segera dihabiskan dulu, realisasikan, baru kita bicara ke investor mana uangmu? Realisasikan juga itu jadi dampaknya dobel," ujarnya.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Hingga saat ini, anggaran pemerintah pusat sudah defisit Rp548 triliun karena digunakan untuk menangani Covid, memulihkan ekonomi, dan ditransfer ke daerah. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah mencapai Rp642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, dan kota.
Jokowi meminta para kepala daerah memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya.
"Sekali lagi kementerian daerah dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron. Hal itu terlihat dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal.
“Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal,” kata Sri Mulyani, Selasa (23/11/2021).
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini realisasi belanja APBD baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun, dari pagu Rp1.224,74 triliun. Padahal, akhir tahun 2021 tidak sampai 2 bulan lagi.
Belanja daerah yang baru setengahnya itu membuat daerah surplus Rp 111,5 triliun. Lantaran pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.
Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021, atau mencapai Rp 548,9 triliun. [As]
