Selanjutnya, dana Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk regional Sumatera dan Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil.
Kemudian dana PMN Rp 3,5 triliun akan digulirkan untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, gas dan uap, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas.
Baca Juga:
PLN dan Pemkot Operasikan SPKLU Khusus Angkot Berbasis Listrik di Kota Bogor
"Selain meningkatkan rasio eletrifikasi, dana PMN juga difungsikan untuk mempercepat transisi energi dengan menyasar sumber daya alam setempat," ujarnya.
Untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio Desa Berlistrik 100%, dibutuhkan total anggaran Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun. Diperkirakan sebanyak Rp 2,03 triliun dialokasikan untuk regional Jamali.
Adapun di regional Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 trilun dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat membutuhkan dana Rp 6 triliun.
Baca Juga:
PLN Operasikan SPKLU Khusus Angkot Listrik di Kota Bogor
"Namun di tahun 2023 ini hanya dianggarkan Rp 10 triliun sehingga masih membutuhkan anggaran Rp 7,96 triliun lagi di 2024 untuk menuju rasio Desa Berlistrik 100%," ujar Darmawan.
PLN mencatat pada 2022 korporasi telah mengeluarkan anggaran Rp 196,8 M untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100% dengan menghubungkan listrik di daerah-daerah terpencil.
Adapun dana PMN 2021 yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 mencapai Rp 4 triliun atau setara 80% dari total dana PMN yang diterima. "Sementara dana PMN 2022 sebesar Rp 5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan Peraturan Pemerintah," kata Darmawan. [ss]