KALBAR.WAHANANEWS.CO, Pontianak - Lembaga Gemawan di Kalimantan Barat menjalin kolaborasi dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat tapak.
"Kalimantan Barat mengalami kejadian karhutla secara berulang setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terukur dan terencana agar tidak terus menerus bergantung pada respons cepat saat kebakaran terjadi," kata Dewan Pendiri Gemawan, Hermawansyah, di Pontianak, Kamis (27/2/2025).
Baca Juga:
KPU Kota Bekasi Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024, Ali Syaifa Sampaikan Hal Ini
Dia menegaskan, Gemawan, sebagai mitra Badan Riset Gambut Nasional (BRGN) bersama United States Forest Service (USFS) berinisiatif memperkuat kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.
Untuk itu, lembaga pemberdayaan masyarakat ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas.
Hermawansyah menyatakan, selama ini MPA merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla berbasis masyarakat.
Baca Juga:
Pemerintah Bantul Tunda Beberapa Kegiatan APBD 2025 Sesuai Arahan Pusat
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian di 14 desa --10 di Kabupaten Mempawah dan 4 di Kabupaten Sambas -- Gemawan mengidentifikasi berbagai temuan yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah.
Salah satu rekomendasi utama adalah memastikan MPA tidak hanya bertugas saat terjadi karhutla, tetapi juga memiliki perencanaan jangka panjang.
"BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir pada Maret 2025, dan awal April masuk musim kemarau. Sebelum itu, MPA perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipatif, seperti memastikan ketersediaan dan kondisi peralatan, serta mengidentifikasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman," katanya.
FGD di Kabupaten Mempawah berlangsung di Aula Pertemuan K-Tamb dan dihadiri oleh perwakilan BAPPEDA, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPBD Mempawah, Manggala Agni, Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah, pemerintah desa, serta perwakilan MPA dari berbagai desa.
Sedangkan di Kabupaten Sambas, FGD digelar di Aula Pertemuan Kantor BPBD Kabupaten Sambas dan diikuti oleh BPBD, UPT KPH Sambas, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Manggala Agni, Dinas Perkim LH, Dinas PUPR, pemerintah desa, serta MPA setempat.
Hermawansyah menambahkan, hasil diskusi ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya insentif bagi MPA sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi di tingkat desa.
"Rencana aksi penanggulangan karhutla berbasis masyarakat harus diperbarui dan diperjelas, termasuk distribusi tanggung jawab antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga lembaga terkait dan NGO. Jika targetnya adalah nol kebakaran di lahan gambut, maka perlu ada skema insentif bagi MPA dan dukungan infrastruktur seperti embung atau sumur bor," katanya.
Melalui inisiatif ini, diharapkan pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan dengan kolaborasi antara berbagai pihak.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
