WahanaNews-Kalbar | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian minta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota setempat bisa mempermudah proses perizinan berusaha.
Dia mengatakan, pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah.
Baca Juga:
Mendagri Tito: Pelantikan Gubernur Terpilih Direncanakan pada 7 Februari 2025
Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta. Mendagri menjelaskan untuk menarik sektor swasta salah satu kuncinya yakni dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha.
Tito mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.
“Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau tidak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri),” katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (14/1).
Baca Juga:
IPDN Kemendagri Wisuda 1.221 Orang Praja, Mendagri Harap Lulusan IPDN Jadi Birokrat Terbaik
Mendagri berharap kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat.
Tito juga mengingatkan agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Mendagri menekankan keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal.
Menurut Tito dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.
“Tapi ya kita serahkan kepada bapak gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,” tutupnya. [As]
