Kalbar.WahanaNews.co, Pontianak - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa semua jalan di Kalimantan Barat mencapai tingkat keamanan dan kualitas yang optimal pada tahun 2024 ini. Langkah ini diambil guna meningkatkan kelancaran akses transportasi antardaerah di wilayah tersebut.
"Saat ini kondisi jalan mantap di Kalbar sudah 79,9 persen, dan sisa 20,1 persen itu akan dianggarkan di tahun ini," kata Harisson di Pontianak, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga:
Dinkes Sulbar Tingkatkan Pengawasan Keamanan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah
Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengajukan bantuan kepada Pemerintah Pusat untuk terus memberikan bantuan dalam bentuk perbaikan jalan daerah, karena pada tahun ini Pemprov Kalbar memiliki keterbatasan dalam pembangunan karena penganggaran infrastruktur jalan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menanggapi permasalahan kemacetan Jembatan Kapuas 1, Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa duplikasi jembatan Kapuas 1 ini memang tidak bisa tuntas secara langsung untuk mengatasi kemacetan di daerah tersebut.
"Tinggal sekarang kita berencana untuk diperlebar jalannya, dengan mempersempit parit dan menebang pepohonan yang ada untuk dijadikan jalan, namun hal itu pun belum akan terurai sempurna karena turunan jembatan yang bertemu lampu merah yang menghambat lalu lintas untuk itu diperlukan rekayasa lalu lintas," tuturnya.
Baca Juga:
Dinkes Kalsel Imbau Warga Jaga Kebugaran untuk Cegah Penularan HMPV
Dia menambahkan untuk rekayasa lalu lintas dengan memperpanjang waktu lampu merah untuk arah lurus sedangkan arah lainnya diperpendek.
Prinsipnya, kata Harisson, pihaknya meminta Polda Kalbar untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga arus kendaraan akan lebih lancar.
"Kemudian untuk rencana ke depan memang kita akan mengusulkan flyover atau pun under pass dan pelebaran jalan, dan hal itu tidak setahun atau dua tahun bisa selesai masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat agar dapat menyetujui usulan tersebut dan Pemerintah Pusat tentunya akan mengkaji terlebih dahulu," katanya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar ini menambahkan, untuk permasalahan IPM Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 di angka 69, 71 dan untuk tahun 2023 naik sebesar 0,76 menjadi 70,47, yang masuk kategori tinggi.
Pembentuk IPM itu adalah umur harapan hidup 73,71 tahun, rata-rata lama sekolah 7,71 tahun, harapan lama sekolah 12,67 tahun, dan pengeluaran perkapita meningkat sebesar 4,86 persen.
"Jadi sekarang pengeluaran perkapita kita rata-rata sebesar Rp9.350.000," kata Harisson.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
