Kalbar.WahanaNews.co, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, meminta kepada semua industri jasa keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk meningkatkan akses keuangan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Target Pemerintah Pusat untuk meningkatkan Indeks Inklusi Keuangan hingga 90 persen pada tahun 2024, serta perluasan layanan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM. Untuk itu kita mendorong TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses keuangan di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Harisson di Pontianak, Selasa.
Baca Juga:
Pemerintah Luncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan Untuk Percepat Inklusi Keuangan
Menurutnya, inklusi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, TPAKD memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat.
Dia juga menekankan perlunya strategi berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
Dalam evaluasi tahun sebelumnya, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan enam tema program kerja, termasuk pemberdayaan UMKM, perluasan titik akses keuangan, dan digitalisasi UMKM.
Baca Juga:
Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran
"Saya mengapresiasi capaian TPAKD yang melampaui target, namun juga menekankan pentingnya terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja," tuturnya.
Untuk tahun 2024, katanya, TPAKD Kalbar akan fokus pada akselerasi pemanfaatan produk/layanan industri keuangan non-bank yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. Program-program unggulan termasuk asuransi sektor prioritas, dana pensiun bagi pekerja non-formal, dan program pembiayaan serta tabungan.
Harisson juga mengakui adanya tantangan dalam mencapai target, terutama terkait akses internet di daerah-daerah terpencil. Namun, dia optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, target akses keuangan dapat tercapai sesuai harapan.
"Rapat pleno TPAKD ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
