Kalbar.WahanaNews.co, Pontianak - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan komitmennya untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran dan memenuhi kepentingan masyarakat secara langsung.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas arahan dan bimbingan dari Tim Audit BPK-RI selama proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kami akan konsisten untuk taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab," kata Harisson saat menghadiri penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Kalbar dalam rapat paripurna ke-8 tahun 2024 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kalbar, Pontianak, Kalbar, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga:
Pjs Bupati Banjar Ajak Pegawai Jaga Kondusivitas Menjelang Pemilihan Kepala Daerah
Harisson juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) serta pengelolaan barang milik daerah.
"Kami telah menyusun rencana aksi keuangan daerah dan berharap BPK dapat terus membimbing dan mengarahkan pelaksanaan rencana aksi ini agar sesuai rekomendasi, sehingga tindak lanjut hasil audit dapat selesai tepat waktu," tuturnya.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk konsisten menyajikan informasi dalam LKPD yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, memberikan manfaat yang lebih luas bagi para stakeholder, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Baca Juga:
Anggota DPRD Kalsel Apresiasi Penganugerahan Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Ilmiah
"Sebagai kepala daerah, saya akan terus memonitor perbaikan yang dilakukan oleh para kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Langkah perbaikan harus nyata, sehingga setiap sumber daya yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Provinsi Kalbar Tahun 2023.
Prestasi itu mencerminkan komitmen kuat Pemprov Kalbar terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
