Sebuah platform intelijen dark web pada Maret 2022 merilis ratusan ribu laman pemerintah di seluruh dunia yang diduga mengalami kebocoran.
Tercatat beberapa laman pemerintah Indonesia juga menjadi target kebocoran data itu, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kartu Prakerja.
Baca Juga:
Potensi Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut hingga Lebaran, PLN Siapkan Langkah Antisipatif
Atas informasi itu, pihak DJP dan Kartu Prakerja membantah adanya kebocoran data di server-nya.
"Data pribadi penerima Kartu Prakerja di PMO aman, tidak ada yang bocor," kata Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem (KKPE) Kartu Prakerja Sumarna Abdurahman saat itu.
Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, laman DJP serta data pengguna dalam kondisi aman.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Komitmen Pemerintah Dukung Energi Terbarukan dengan Beri Waktu 30 Tahun Perjanjian Jual Beli Listrik EBT ke PLN
Data-data tersebut juga masih bisa diakses seperti biasanya.
"Kebocoran data justru diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan," jelasnya.
2. Data pasien Kemenkes bocor
