Sebuah platform intelijen dark web pada Maret 2022 merilis ratusan ribu laman pemerintah di seluruh dunia yang diduga mengalami kebocoran.
Tercatat beberapa laman pemerintah Indonesia juga menjadi target kebocoran data itu, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kartu Prakerja.
Baca Juga:
Lewat Aksi Zero Waste Warriors, 18 Ribu Volunteer PLN Berhasil Kumpulkan 170,80 Ton Sampah
Atas informasi itu, pihak DJP dan Kartu Prakerja membantah adanya kebocoran data di server-nya.
"Data pribadi penerima Kartu Prakerja di PMO aman, tidak ada yang bocor," kata Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem (KKPE) Kartu Prakerja Sumarna Abdurahman saat itu.
Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, laman DJP serta data pengguna dalam kondisi aman.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek Pembangkit EBT, Termasuk Program Lisdes PLN di Berbagai Wilayah Indonesia
Data-data tersebut juga masih bisa diakses seperti biasanya.
"Kebocoran data justru diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan," jelasnya.
2. Data pasien Kemenkes bocor
