WahanaNews-Kalbar | Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, menyatakan, program jaringan gas (jargas) rumah tangga merupakan alternatif yang tepat guna menggantikan penggunaan tabung elpiji yang masih banyak digunakan masyarakat saat ini.
"Komisi VII DPR sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah tangga. Ini sebagai alternatif energi elpiji," katanya, dilansir dari Antara, Minggu (6/2/2022).
Baca Juga:
Peluncuran Program Trade-in LPG 3 Kg ke LPG 5 Kg oleh Pemkot Tarakan
Maka, ia mengemukakan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi rumah tangga ini harus terus diperluas.
Ia mengingatkan, penggunaan elpiji bagi rumah tangga dan industri harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar, sekitar Rp 60-80 triliun per tahun, sehingga membebani APBN.
Apalagi, lanjutnya, program jargas yang mendistribusikan gas alam ini ramah lingkungan, dan masalahnya hanya pada jaringan pipa gas yang belum terbangun secara luas.
Baca Juga:
Daftar Lewat Aplikasi, Beli Gas Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP
Ia mencontohkan, pipa transmisi gas dari Gresik ke Semarang sudah lama terbangun, namun dari Gresik ke Cirebon belum juga dibangun.
Namun, saat ini, proyek tersebut sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN, sehingga diharapkan pembangunannya tidak tertunda kembali.
Sementara di Sumatera, ujar dia, ada jaringan pipa gas yang terputus dari Arun, Aceh, sampai ke Palembang, Sumsel.
Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan Rp 1 triliun.
"Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM agar proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan," papar Hisjam.
Mendukung Proses Transisi Energi
Sebelumnya, PT PGN Tbk menyatakan pihaknya memiliki kemampuan mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur yang matang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih menuju emisi nol pada 2060.
Direktur Utama PGN, M Haryo Yunianto, mengatakan, dalam jangka pendek, PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.
Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan semakin besar.
Salah satunya terkait kebijakan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025.
"Sebagai proses dari rencana penguatan bisnis tersebut, PGN telah mengintegrasikan infrastruktur di Sumatra bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar. Pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi ini menjadi prioritas utama PGN," pungkas Haryo. [Ss]
