Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron. Hal itu terlihat dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal.
“Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal,” kata Sri Mulyani, Selasa (23/11/2021).
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini realisasi belanja APBD baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun, dari pagu Rp1.224,74 triliun. Padahal, akhir tahun 2021 tidak sampai 2 bulan lagi.
Belanja daerah yang baru setengahnya itu membuat daerah surplus Rp 111,5 triliun. Lantaran pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.
Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021, atau mencapai Rp 548,9 triliun. [As]
