"Jika ada perusahaan yang membuka perkebunan atau tambang di Kalbar tetapi masyarakat sekitar tetap hidup dalam kondisi sulit, maka ada yang salah dalam pola investasi tersebut," katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar tidak hanya mengawasi aspek administrasi, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan perusahaan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, termasuk dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga:
BKSDA Kalbar Gelar FGD Orang Utan Untuk Perkuat Strategi Konservasi Daerah
Lebih lanjut, Krisantus menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur Kalbar, Ria Norsan, tidak menargetkan pencapaian dalam 100 hari pertama, melainkan berfokus pada pembangunan jangka panjang selama lima tahun ke depan.
"Dalam 100 hari pertama ini, kami lebih mengutamakan pembenahan birokrasi serta mengumpulkan pelaku usaha dan investor untuk membangun komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya sejalan dengan arahan Gubernur Ria Norsan.
Baca Juga:
Kementerian UMKM Tingkatkan Alokasi KUR Rp700 Miliar untuk Pelaku UMKM Kalbar 2025
"Kami bekerja sebagai satu tim. Apa yang disampaikan Pak Gubernur, itulah yang saya sampaikan, begitu pula sebaliknya," kata dia.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
