FGD di Kabupaten Mempawah berlangsung di Aula Pertemuan K-Tamb dan dihadiri oleh perwakilan BAPPEDA, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPBD Mempawah, Manggala Agni, Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah, pemerintah desa, serta perwakilan MPA dari berbagai desa.
Sedangkan di Kabupaten Sambas, FGD digelar di Aula Pertemuan Kantor BPBD Kabupaten Sambas dan diikuti oleh BPBD, UPT KPH Sambas, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Manggala Agni, Dinas Perkim LH, Dinas PUPR, pemerintah desa, serta MPA setempat.
Baca Juga:
Senggol Soal Celah Korupsi ASN, Ponakan Prabowo Sebut Banyak yang Tak Suka Kebijakan Efisiensi
Hermawansyah menambahkan, hasil diskusi ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya insentif bagi MPA sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi di tingkat desa.
"Rencana aksi penanggulangan karhutla berbasis masyarakat harus diperbarui dan diperjelas, termasuk distribusi tanggung jawab antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga lembaga terkait dan NGO. Jika targetnya adalah nol kebakaran di lahan gambut, maka perlu ada skema insentif bagi MPA dan dukungan infrastruktur seperti embung atau sumur bor," katanya.
Melalui inisiatif ini, diharapkan pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan dengan kolaborasi antara berbagai pihak.
Baca Juga:
KPU Rejang Lebong Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024 Bersama Parpol dan Bawaslu Bengkulu
[Redaktur: Patria Simorangkir]
