Ia menceritakan, pada 2017, warga setempat bahu-membahu untuk memfasilitasi kawasan dekat pulau bergerak berada.
Masyarakat mengerjakan pembangunan ringan seperti pembangunan rumah tunggu, jalan-jalan seputaran atau jalan untuk akses ke pulau bergerak.
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Dinas di Kalimantan Barat Terkait Dugaan Korupsi
Kemudian, pembebasan lahan-lahan yang dianggap strategis untuk pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.
"Sejauh ini segenap masyarakat dan tentunya pihak desa telah melakukan upaya-upaya menggunakan dana desa maupun usaha-usaha lainnya," ujar Iwan.
Dari penjelasan itu, Iwan mengatakan, ada kendala selama mengembangkan fasilitas untuk pulau bergerak itu.
Baca Juga:
Tambang Emas Ilegal Libatkan WNA di Kalbar, Polisi Sebut Rugikan Negara Rp1 Triliun
Ia mengaku, dalam melakukan pembangunan fasilitas penunjang masih menggunakan dana desa.
Hal itu yang disebut Iwan menjadi kendala.
"Pastinya dana, di mana dana yang masuk ke desa harus mengimbangi kebutuhan masyarakat dan pembangunan-pembangunan yang menjadi kebutuhan prioritas lainnya," ujar Iwan.[ss]
